APBN 2018 Dianggap Populis, Apa Penjelasan Sri Mulyani?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah anggapan beberapa pihak yang menyebut Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 populis dan bertujuan untuk menyukseskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, APBN merupakan sebuah instrumen kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat.

"Jadi semua belanja (pemerintah) kalau tidak (dilakukan) di tahun politik, tidak dianggap? Padahal PKH (Program Keluarga Harapan) sebelum tahun politik juga sudah ada, tapi tidak dianggap populis," kata Sri Mulyani, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Sri Mulyani menjelaskan, fokus Presiden Jokowi sesuai dengan konsep Nawacita adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan manusia semaksimal mungkin.

(Baca: Gerindra Tolak Pengesahan APBN 2018, Ini Alasan-alasannya)

Oleh karena itu, Jokowi mulai membangun infrastruktur dari pinggiran dan mengganti makna "Jawasentris" dengan "Indonesiasentris".

Sri Mulyani menegaskan, kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban tiap presiden terpilih, termasuk Jokowi.

"Selama itu dilakukan menggunakan instrumen yang prudent dan bisa sustainable, ya memang itu kewajiban Presiden yang dipilih oleh rakyatnya," kata Sri Mulyani.

Adapun salah satu concern dan sering dikampanyekan oleh Jokowi adalah mendorong kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Aspek tersebut juga termasuk dalam APBN. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberi jaminan pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan lain-lain kepada masyarakat.

"Kalau kita lihat ada anggaran untuk operasional puskesmas, sekolah, beasiswa, tunjangan tenaga guru di tempat terpencil itu tidak populis, itu kewajiban pembangunan. Gambaran bagaimana kami mau membangun Indonesiasentris," kata Sri Mulyani.

Sedangkan dari sisi alokasi subsidi, saat ini pemerintah tengah memperbaiki adminiatrasinya. Pemerintah harus dapat mengalokasikan dan mengadministrasikan subsidi dengan tepat sasaran.

Contohnya adalah alokasi subsidi melalui sistem non tunai, serta alokasi dana desa untuk usaha kecil menengah (UKM).

Pada kesempatan itu, mantan Direktur Bank Dunia tersebut juga menyampaikan untuk dapat membangun 10 destinasi pariwisata, anggaran tidak terpusat di Kementerian Pariwisata.

Namun juga dialokasikan ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian ESDM.