Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Terlambat, Daerah Terkena Dampaknya

Kompas.com - 26/10/2017, 10:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

GARUT, KOMPAS.com - Hingga tiga tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pemerintah belum juga membentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan teknis perizinan dan pemanfaatan panas bumi di daerah. 

Padahal, berdasarkan Pasal 80 UU Panas Bumi tersebut, batas waktu pembuatan PP adalah pada 17 September 2017. 

Ketua Umum DPP Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi (ADPPI) Hasanudin melihat, lambatnya pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur pemanfaatan langsung panas bumi bisa berdampak luas di daerah.

Menurut dia, selain pemanfaatan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada juga pemanfaatan langsung berupa pemandian air panas di banyak daerah mulai dari Garut, Subang, Kuningan, Sukabumi di Jawa Barat hingga daerah lainnya di luar pulau Jawa.

(Baca: ADPPI Tawarkan Solusi Penolakan Eksplorasi Panas Bumi Di Daerah)

"Amanat UU Panas Bumi, tiga tahun setelah UU ditetapkan, ada aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP). UU Panas Bumi ditetapkan 17 September 2014, 2017 ini batas waktu akhirnya, sampai sekarang PP-nya belum ada," katanya.

Hasanudin melihat, PP yang mengatur pemanfaatan langsung panas bumi ini, penting bagi daerah-daerah penghasil panas bumi.

Karena, bisa jadi pedoman dan acuan pemanfaatan panas bumi secara langsung seperti untuk pemandian air panas.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa diuntungkan karena harus mengatur potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan langsung panas bumi.

Belum adanya PP pemanfaatan langsung ini, menurut Hasanudin salah satu dampak yang paling dikhawatirkan di daerah adalah timbulnya ketidakpastian pengusahaan dan juga bisa membuat daerah rentan konflik. Karena kondisi ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

"Kita menyarankan sementara ini pemerintah pusat membuat surat edaran dulu ke daerah dan memberikan penjelasannya, sambil penyusunan PP-nya bisa lebih dipercepat," katanya.

Kompas TV Banjir, Wisata Pemandian di Berastagi Tak Bisa Dikunjungi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

Work Smart
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Spend Smart
Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Whats New
Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Whats New
Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Whats New
Pengguna KRL Jabodetabek Hari Senin Diprediksi 800.000 Orang, KCI Tambah Perjalanan 'Commuter Feeder'

Pengguna KRL Jabodetabek Hari Senin Diprediksi 800.000 Orang, KCI Tambah Perjalanan "Commuter Feeder"

Whats New
Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Whats New
Meski Melambat, The Fed Diprediksi Masih akan Naikkan Suku Bunga Acuan

Meski Melambat, The Fed Diprediksi Masih akan Naikkan Suku Bunga Acuan

Whats New
Lion Air Group Buka Lowongan Kerja Pramugari dan Pramugara, Simak Syaratnya

Lion Air Group Buka Lowongan Kerja Pramugari dan Pramugara, Simak Syaratnya

Work Smart
PLN Targetkan 31 Pulau 3T di Jatim Teraliri Listrik Akhir 2023

PLN Targetkan 31 Pulau 3T di Jatim Teraliri Listrik Akhir 2023

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 15 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 15 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Work Smart
Kementerian ESDM: Indonesia Miliki Potensi EBT 3.686 GW untuk Modal Transisi Energi

Kementerian ESDM: Indonesia Miliki Potensi EBT 3.686 GW untuk Modal Transisi Energi

Whats New
Pemkab Rote Ndao Sepakati Kerja Sama dengan Surga Marina Indonesia Kembangkan Kawasan Marina Terpadu

Pemkab Rote Ndao Sepakati Kerja Sama dengan Surga Marina Indonesia Kembangkan Kawasan Marina Terpadu

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+