Reputasi Ekonomi RI di Bawah Nakhoda Jokowi Diakui Dunia?

Dalam berbagai kesempatan, dunia usaha memberikan apresiasi atas capaian ekonomi pemerintahan Jokowi. Berbagai kebijakan mulai dari paket kebijakan hingga program tax amnesty mendapatkan apresiasi tinggi.

Namun, para pengusaha juga kerap mengeluhkan berbagai kebaijakan pajak yang dianggap justru menekan dunia usaha. Salah satu kebajikan yang diprotes yaitu penerbitan bukti permulaan pajak kepada perusahaan belum lama ini.

Di Mata Internasional

Meski dianggap belum memuaskan di dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia justru diapresiasi oleh dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5 persen dianggap cukup baik di tengah gejolak pasar keuangan global dan anjloknya harga komoditas.

Dalam kurun waktu 3 tahun, pemeritahan Jokowi-Jusuf Kalla bahkan bisa menyakinkan 3 lembaga pemeringkat internasional untuk memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. Hal tersebut merupakan yang pertama setelah 20 tahun silam.

Tiga lembaga pemeringkat utama dunia yang memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia yaitu Fitch Ratings, dan Moody's, dan Standard and Poor's (S&P).

Pemerintah menilai capaian peringkat layak investasi luar biasa karena selama 19 tahun skala ekonomi Indonesia naik 3 kali lipat dan banyak perkembangan pesat.

Namun segala capaian itu tidak pernah dianggap cukup bagi tiga pemeringkat internasional tersebut memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia.

Barulah pada tahun ini, ketiga lembaga pemeringkat yang disegani ini mengakui reputasi ekonomi Indonesia.

Capaian layak investasi patut dibanggakan karena S&P, yang justru menurunkan peringkat investasi AS pada 5 tahun lalu sementara itu Moody's menurunkan peringkat investasi China tahun ini.

Selain itu, kemudahan berinvestasi atau ease of doing business di mata Bank Dunia juga meroket tajam. Pada 2017 ini, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi 91, naik 15 peringkat dari posisi di tahun sebelumnya, yakni 106.

Tidak hanya itu, Indonesia bahkan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan pimpinan International Monetary Fund–World Bank 2018 di Bali. Acara tersebut merupakan acara besar yang akan dihadiri oleh seluruh menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh dunia.

Diperkirakan, akan ada 15.000 orang delegasi dari seluruh dunia yang akan hadir di Pulau Dewata pada tahun depan.

"Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah menunjukkan kepercayaan dunia atas reputasi dan stabilitas ekonomi, politik, keamanan serta kemajuan pembangunan Indonesia yang saat ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi masih memiliki segudang pekerjaan rumah di bidang ekonomi mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga mempersempit jarak kesenjangan ekonomi. Dalam dua tahun ke depan, pekerjaan rumah itu harus maksimal dituntaskan.