Sri Mulyani Sebut Indonesia Sudah Jalankan Reformasi Pajak Sesuai Saran IMF

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan masukan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyarankan pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara. IMF memberi catatan soal reformasi perpajakan untuk langkah jangka menengah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Mengenai perbaikan administrasi dan kebijakan sudah kami bicarakan sebelumnya dan tim reformasi pajak juga sudah melakukannya," kata Sri saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (15/11/2017).

Menurut Sri, salah satu bukti reformasi perpajakan adalah dari hasil kerja sama Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea dan Cukai. Dia menyertakan data mengenai penerimaan pajak dari bea dan cukai yang melebihi ekspetasi, yakni yang targetnya Rp 1,9 triliun menjadi Rp 2,7 triliun.

Selain catatan mengenai reformasi pajak, IMF juga menekankan pentingnya Indonesia memerhatikan sektor ekspor dan investasi. Kedua sektor tersebut dianggap cukup dominan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. IMF sendiri memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 akan mencapai 5,3 persen.

Baca juga : Pengusaha Indonesia di Dokumen Surga Belum Tentu Pengemplang Pajak

"Kuartal III pertumbuhan investasi itu melonjak, dari yang biasanya di bawah 6 persen sekarang tumbuh di atas 7 persen. IMF menginterpretasikan secara lebih hati-hati. Kalau kami menganggap ini adalah tanda-tanda pemulihan dan akan kami jaga momentumnya," tutur Sri.

Pemerintah Indonesia disebut Sri terbuka dengan pandangan dan proyeksi kondisi ekonomi di masa mendatang dari berbagai pihak. Poin-poin penting yang disebut oleh IMF sebelumnya juga diakui Sri sudah menjadi bahasan tersendiri di internal lembaga dan kementerian terkait.