Bank Dunia Beri Pinjaman 300 Juta Dollar AS untuk Reformasi Fiskal RI

WASHINGTON, KOMPAS.com - Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dollar AS pada tanggal 1 November 2017.

Pinjaman ini akan membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah, administrasi pendapatan, dan kebijakan perpajakan.

"Melanjutkan kemajuan signifikan yang telah dicapai saat ini, reformasi fiskal perlu diteruskan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasinya," kata Rodrigo A Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dalam pernyataan resminya, Jumat (17/11/2017).

Chaves menyatakan, nerancang dan menerapkan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan.

Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil, akan memberikan sumberdaya lebih baik kepada pemerintah untuk menyediakan layanan penting seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur.

Rasio pendapatan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan pendapatan yang ada saat ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah.

Hal ini juga disebabkan secara sebagian rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga terbatasnya basis pajak dan sulitnya pengelolaan.

"Tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan, seiring dengan terus berlanjutnya harga komoditas yang moderat, maka rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah. Ini akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas pembangunan," kata Hans Anand Beck, Ekonom Utama Bank Dunia.

Pinjaman Reformasi Kebijakan Pembangunan Kedua (Second Fiscal Reform Development Policy) mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu maupun perusahaan.

Pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur, dan bantuan sosial.