Bank Dunia Beri Catatan untuk Indeks Kemudahan Berbisnis Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Grup Bank Dunia memberi sejumlah catatan bagi Indonesia untuk memperbaiki indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing business.

Berdasarkan laporan indeks kemudahan berbisnis tahun 2018, Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari yang sebelumnya peringkat ke-91 jadi peringkat ke-72.

Menurut laporan tersebut, disebutkan jumlah prosedur untuk mendaftarkan bisnis baru masih tetap tinggi, yaitu sebanyak 11 prosedur.

"Disebut tinggi setelah dibandingkan dengan negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A Chaves, kepada pewarta pada Rabu (1/11/2017).

(Baca: Bank Dunia: Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik ke Peringkat 72 )

Chaves juga menjelaskan, Bank Dunia menilai pemerintah Indonesia masih perlu memperbaiki penegakan kontrak usaha.

Kedua poin yang telah disebutkan ini merupakan aspek di bidang memulai usaha, di mana Indonesia juga memiliki catatan tentang perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan sampai saat ini.

Perbaikan yang dimaksud berupa reformasi kemudahan berbisnis. Bank Dunia mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara yang melangsungkan reformasi terbanyak dalam 15 tahun terakhir, dengan rincian delapan poin reformasi sejak tahun 2003.

"Hal itu berdampak pada waktu untuk memulai bisnis baru. Seperti di Jakarta, dari yang dulu mulai bisnis butuh waktu 181 hari kini hanya butuh waktu 22 hari," tutur Chaves.

Bank Dunia juga memuji pemerintah Indonesia yang telah memperbaiki masalah kepailitan, dengan catatan sebagai yang terbaik dalam bidang tersebut dibanding negara lain.

Hal itu diperlihatkan melalui tingkat pemulihan 65 sen untuk setiap dolar dari tahun 2003 yang hanya sebesar 9,9 sen.

Sementara biaya menyelesaikan perselisihan komersial melalui pengadilan negeri di Jakarta menurun hampir separuh, dari 135,3 persen dari klaim di tahun 2003 menjadi 74 persen saat ini.

"Angka ini masih jauh lebih tinggi dari rata-rata 21,5 persen di negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD," ujar Chaves.