Februari, Sopir Taksi Online Tak Sesuai Persyaratan Akan Ditilang

Kompas.com - 21/11/2017, 07:38 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan akan lakukan tindakan kepada sopir taksi online yang tidak penuhi persayaratan. Persyaratan tersebut diantaranya, uji kelaikan kendaraan (KIR) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A umum. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, batas waktu yang diberikan kepada pengemudi untuk melengkapi semua persyaratan tersebut sampai Februari 2018. 

"Awal Februari, saya akan tindak tegas, tetapi simpatik. Artinya kepada pengemudi yang SIM A umumnya, belum kirnya, hanya teguran saja," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (20/11/2017). 

Menurut dia, pada pertengahan Februari, jika sopir tidak dapat memenuhi persyaratan maka Kemenhub akan memberikan sanksi tilang. Dalam pemberian sanksi tilang, Budi akan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Baca juga : Aturan Taksi Online Kembali Digugat di Mahkamah Agung

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengunakan taksi online menuju salah satu hotel di Jakarta, Rabu (25/10/2017). KOMPAS.com/ACHMAD FAUZI Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengunakan taksi online menuju salah satu hotel di Jakarta, Rabu (25/10/2017).
"Hal yang jadi concern, supaya pengemudi kendaraan taksi online harus gunakan SIM A umum. Kemarin kick off di Polda sekitar 400 sopir taksi online mendaftar SIM A umum," kata dia. 

Sementara terkait uji KIR, jelas Budi, bisa dilakukan di pengujian swasta seperti bengkel swasta milik agen pemegang merek. Namun sayangnya, uji KIR di bengkel swasta masih terbentur regulasi. 

Hingga saat ini 1.500 kendaraan di Jakarta telah mendapatkan Kartu Pengawas. 

"Kami terganjal regulasi. kami dari pemerintah referensi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi kalau swasta itu beda metodenya. Misalnya cek rem kami dengan jalan, kalau swasta beda metodenya," sebut dia.

Sekadar informasi, persyaratan tersebut tercantum dalam aturan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108). 

Aturan tersebut merupakan salah satu dari beberapa aturan yang diberikan masa transisi selama tiga bulan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.