Sri Mulyani: Bangun Infrastruktur Daerah dengan Skema Public-Private Partnership

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pimpinan pemerintah daerah di Indonesia untuk gunakan skema public-private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun infrastruktur.

Skema ini didorong karena ada keterbatasan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sementara kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih tinggi.

"Pada saat kebutuhan membangun sangat urgent, namun resources terbatas, pada saat yang sama kami melihat private sector tidak hanya bisa membawa uang, tetapi juga disiplin tata kelola dan manajemen proyek yang ingin dikerjasamakan," kata Sri saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia PPP Day 2017 di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (29/11/2017).

Baca juga : Sri Mulyani Kaji Sektor Industri yang Bisa Dapat Insentif Pajak

Sebelum menghadiri acara ini, Sri sudah mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala daerah di Indonesia membicarakan tentang KPBU.

Dalam pertemuan itu, muncul diskusi dari para kepala daerah tentang bidang apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, mulai dari pengadaan air sampai pembangunan sekolah.

Selain itu, Sri juga menjanjikan untuk mengasistensi pemerintah daerah yang melaksanakan KPBU agar setiap proyek yang dijalankan bisa berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Jika pemda sudah mulai aktif melaksanakan skema KPBU, diharapkan pembangunan tidak terlalu bergantung pada APBN lagi.

Baca juga : Proyek Geothermal Seulawah jadi Pilot Project Skema Public Private Partnership

"Kami dampingi dari awal perencanaan proyek sehingga bagaimana partisipasi swasta bisa dilakukan. Kami juga berharap pemda makin mengenal instrumen ini," tutur Sri.

Salah satu kepala daerah yang turut serta dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, menilai masih banyak pemda yang butuh sosialisasi soal skema PPP atau KPBU ini.

Dia berharap pendampingan dari pemerintah terhadap pemda bisa dilaksanakan secara rutin hingga pembangunan di daerah bisa maksimal.

Adapun dengan skema KPBU, pemerintah berbagi resiko dengan sektor swasta saat melaksanakan sebuah proyek. Resiko yang dibebankan bagi pemeriintah biasanya seperti resiko politik yang menyangkut perubahan aturan atau kebijakan.