Sri Mulyani: Bangun Infrastruktur Daerah dengan Skema Public-Private Partnership

Kompas.com - 29/11/2017, 13:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Inasgoc Erick Thohir (kanan) meninjau proyek renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017). Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga kini progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 87,27 persen dan ditargetkan selesai bertahap hingga Desember 2017. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Inasgoc Erick Thohir (kanan) meninjau proyek renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017). Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga kini progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 87,27 persen dan ditargetkan selesai bertahap hingga Desember 2017.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pimpinan pemerintah daerah di Indonesia untuk gunakan skema public-private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun infrastruktur.

Skema ini didorong karena ada keterbatasan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sementara kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih tinggi.

"Pada saat kebutuhan membangun sangat urgent, namun resources terbatas, pada saat yang sama kami melihat private sector tidak hanya bisa membawa uang, tetapi juga disiplin tata kelola dan manajemen proyek yang ingin dikerjasamakan," kata Sri saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia PPP Day 2017 di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (29/11/2017).

Baca juga : Sri Mulyani Kaji Sektor Industri yang Bisa Dapat Insentif Pajak

Sebelum menghadiri acara ini, Sri sudah mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala daerah di Indonesia membicarakan tentang KPBU.

Dalam pertemuan itu, muncul diskusi dari para kepala daerah tentang bidang apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, mulai dari pengadaan air sampai pembangunan sekolah.

Selain itu, Sri juga menjanjikan untuk mengasistensi pemerintah daerah yang melaksanakan KPBU agar setiap proyek yang dijalankan bisa berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Jika pemda sudah mulai aktif melaksanakan skema KPBU, diharapkan pembangunan tidak terlalu bergantung pada APBN lagi.

Baca juga : Proyek Geothermal Seulawah jadi Pilot Project Skema Public Private Partnership

"Kami dampingi dari awal perencanaan proyek sehingga bagaimana partisipasi swasta bisa dilakukan. Kami juga berharap pemda makin mengenal instrumen ini," tutur Sri.

Salah satu kepala daerah yang turut serta dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, menilai masih banyak pemda yang butuh sosialisasi soal skema PPP atau KPBU ini.

Dia berharap pendampingan dari pemerintah terhadap pemda bisa dilaksanakan secara rutin hingga pembangunan di daerah bisa maksimal.

Adapun dengan skema KPBU, pemerintah berbagi resiko dengan sektor swasta saat melaksanakan sebuah proyek. Resiko yang dibebankan bagi pemeriintah biasanya seperti resiko politik yang menyangkut perubahan aturan atau kebijakan.

Kompas TV Selama 3 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-JK, mengebut pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, salah satunya di Jawa Timur.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X