Kompas.com - 05/12/2017, 18:09 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pro dan kontra mengenai pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih ramai dibicarakan. Ada pihak yang memandang holding BUMN sebagai strategi memperkuat BUMN dan lebih menguntungkan masyarakat, namun ada juga yang menganggap rencana itu cacat hukum serta melanggar konstitusi.

Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro memisalkan sebuah kondisi ketika holding BUMN sudah berjalan. Dari sisi tugas yang dijalankan, skema holding BUMN memungkinkan anak usaha di dalamnya berbagi peran ketika menjalankan sebuah proyek.

"Kolaborasi dari anggota-anggota holding tambang ini, membuat PT Bukit Asam sebagai penghasil batu bara yang besar, memudahkan kalau membangun pembangkit listrik tenaga batu bara, dia bisa jadi sumber batu baranya," kata Wianda saat ditemui usai acara diskusi di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Wianda menjelaskan, cost atau biaya untuk kebutuhan listrik smelter saja bisa mencapai 40 persen dari total biaya yang dialokasikan. Bila sudah ada holding BUMN pertambangan, penghasil batu bara terbesar dari PT Bukit Asam bisa menopang kebutuhan listrik dari anak usaha holding yang lain sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebesar sebelum ada holding.

Baca juga: Rini Teken Pengalihan Saham 3 BUMN, Holding BUMN Tambang Resmi Berdiri

Contoh lain soal holding BUMN energi minyak dan gas bumi, yaitu Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Dalam hal perluasan jaringan pipa gas, PGN yang punya kemampuan pipa distribusi dapat ditopang oleh Pertamina yang bisa berperan sebagai penyedia gas dari hulu.

"Proyek dipercepat dengan adanya holding, karena itu alur value change terlihat saat jadi holding. Dengan mudah, PT Bukit Asam berperan sebagai penyedia listrik. Kalau belum ada holding, kan enggak bisa secara langsung menyediakan dan suplai listrik," tutur Wianda.

BUMN berencana menetapkan sejumlah sektor holding, yaitu pertambangan, energi, perbankan serta jasa keuangan, jalan tol dan konstruksi, perumahan, dan pangan. Beberapa di antaranya sudah terealisasi, seperti holding pertambangan, dan lainnya masih dipersiapkan untuk pembentukan holding.

Kompas TV Jumlah aset yang mencapai sekitar Rp 88 triliun akan memudahkan holding mendapat pembiayaan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.