Serikat Petani: Impor beras Langgar UU Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Ini terkait dengan melambungnya harga beras dan impor yang dilakukan pemerintah sebesar 500.000 ton.

Untuk itu, sebut Henry, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tidak berhasil wujudkan kedaulatan pangan.

Henry melanjutkan, kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus.
“Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi,” ungkap Henry dalam keterangan resmi, Minggu (14/1/2018).

Dengan impor beras, maka petani akan sangat dirugikan dan tidak punya patokan untuk berproduksi maupun dalam harga.

Baca juga : Kenapa Pemerintah Buka Keran Impor Beras?

"Impor beras ini langgar UU Pangan Nomor 18/2012. Ini juga menunjukkan data Kementan yang katanya surplus beras tidak benar, karena data produksi beras bukan dari BPS (Badan Pusat Statistik), melainkan Kementan sendiri,” ucap Henry.

Adapun Ketua SPI Lampung Muhlasin menyebut, kenaikan harga beras di Lampung dipicu banyaknya pedagang beras dan spekulan dari Jawa yang membeli beras dalam skala besar di pabrik-pabrik di Lampung, terutama Lampung Tengah, Pringsewu, dan Tanggamus.

Ia juga menyatakan, kenaikan harga beras kali ini malah tidak dinikmati oleh petani. “Yang menikmatinya ya pedagang dan spekulan,” tutur dia.

Muhlasin menerangkan, sebagian besar petani padi hanya memiliki lahan sempit, rata-rata di Lampung hanya memiliki lahan 3.000 meter persegi, bahkan kurang.

“Jadi pada saat panen memang terpaksa harus langsung dijual untuk menutupi kebutuhan hidup, membayar pupuk, dan sebagainya, jadi hanya sedikit yang bisa disimpan untuk makan,” terang Muhlasin.

Di sejumlah daerah, seperti di Jawa Barat, kenaikan harga beras juga tak dirasakan petani dan harga panen malah rendah.

"Penurunan harga disebabkan kualitas gabah yang buruk, karena banyak sawah yang terkena hama wereng. Banyak petani juga mengalami gagal panen dan puso,” kata Ketua SPI Jawa Barat Tantan Sutandi.