OJK Siap Fasilitasi Pengelolaan Investasi untuk Infrastuktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mendukung Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam mendorong pengelola dana jangka panjang untuk menginvestasikan dana kelolaannya ke proyek infrastruktur pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengungkap saat ini pihaknya telah menyiapkan enam skema untuk pengelolaan dana jangka panjang yakni dana pensiun maupun dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.

“Kami siap memfasilitasi. Ada beberapa skema yang dapat digunakan dalam pembiayaan proyek infrastruktur,” ungkap Wimboh saat acara Pembangunan Infrastruktur Non APBN (PINA) Day di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Wimboh menjelaskan, enam skema yang telah disiapkan adalah obligasi daerah, green bonds atau obligasi ramah lingkungan kepada perusahaan pasar modal.

Kemudian, perpetual bonds (obligasi tanpa batas pelunasan dan pembayaran bunga secara periodei), efek beragun aset, dana investasi infrastruktur, dan tabungan perumahan rakyat.

“Misalnya perpetual bonds ini untuk penerbitan obligasi dengan tenor sangat panjang untuk kebutuhan financing proyek jangka panjang,” kata Wimboh.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencari modal kerja selain suntikan dari kas negara.

Menurut dia, BUMN bisa memanfaatkan skema equity financing dengan melibatkan investor swasta.

"Saya minta ke BUMN tidak terlalu andalkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kalau butuh tambahan modal equity financing bisa dengan melibatkan investor swasta," ujar Bambang saat acara Economic & Investment Outlook 2018 di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Selain itu, Bambang menilai, BUMN juga perlu melibatkan manajer-manajer investasi agar mengajak investornya menanamkan modal pada BUMN yang menjalankan proyek infrastruktur.

Adapun, investor yang berpotensi adalah pengelola dana pensiun maupun dana haji.

"Bagaimana dana jangka panjang seperti dana pensiun dan dana haji tidak lagi berpikir membeli bond atau deposito. Tapi mulai berpikir yang sektor riil yaitu infrastruktur," kata Bambang.