Sri Mulyani: Bitcoin sebagai Alat Investasi Keputusan pada Masyarakat, tetapi...

Kompas.com - 23/01/2018, 13:14 WIB
Sejumlah pimpinan lembaga menggelar konferensi pers mewakili Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Sejumlah pimpinan lembaga menggelar konferensi pers mewakili Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui koordinasi antarlembaga sepakat menyikapi mata uang virtual bitcoin sebagai mata uang yang tidak punya landasan hukum dan berisiko.

Larangan penggunaan bitcoin berlaku ketat sebagai alat transaksi maupun sistem pembayaran, tetapi sebagai instrumen investasi diserahkan kepada masyarakat dengan sejumlah catatan dari pemerintah mengenai risiko-risikonya.

"Sebagai pemerintah kami akan terus menyampaikan pandangan. Kalau sebagai alat investasi, itu keputusan pada masyarakat, tapi sudah diingatkan (risikonya)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Ani menegaskan, untuk alat transaksi dan pembayaran, mata uang yang diakui oleh negara adalah rupiah. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Baca juga: Korsel Terapkan Pajak Tinggi untuk Pusat Penukaran Bitcoin dkk

Dalam hal bitcoin sebagai instrumen investasi, diungkapkan Ani ada banyak risiko yang ujungnya bisa merugikan masyarakat. Risiko yang dimaksud di antaranya digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan tindak pidana terorisme.

Kompas TV Hanya rupiah yang diakui sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi keuangan di wilayah Indonesia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X