BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kemungkinan Revisi Besaran Iuran Jaminan Pensiun

Kompas.com - 06/02/2018, 16:28 WIB
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam acara peluncuran sistem keagenan Perisai di Gianyar Bali, Senin (5/2/2018). KOMPAS.com/BAMBANG PRIYO JATMIKODirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam acara peluncuran sistem keagenan Perisai di Gianyar Bali, Senin (5/2/2018).
EditorBambang Priyo Jatmiko

DENPASAR, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan mengkaji kemungkinan untuk mengubah besaran iuran jaminan pensiun, agar peserta mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Sebagaimana diketahui, saat ini besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan pensiun sebesar 3 persen dari upah bulanan. Iuran tersebut ditanggung oleh pemberi kerja 2 persen dan peserta sendiri 1 persen.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan untuk ditinjau setiap tiga tahun sekali.

"Jumlah dana pensiun kelolaan BPJS Ketenagakerjaan memang masih di bawah lembaga lain di luar negeri. Ini karena persentasenya yang kecil. Karena itu, terbuka kemungkinan untuk mengkaji kembali besaran iuran jaminan pensiun peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya, Selasa (6/2/2018).

Agus membandingkan besaran tersebut dengan negara tetangga. Di Vietnam, besaran iuran jaminan pensiun mencapai 20 persen dari upah bulanan. Sementara di Timor Leste, besarannya mencapai 10 persen.

Karena itu, dana pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan masih kalah besar jika dibandingkan dengan lembaga serupa di negara lain.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mencontohkan dana pensiun guru di Negara Bagian Ontario Kanada memiliki dana kelolaan yang lebih besar dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dana tersebut diputar di berbagai instrumen investasi, termasuk obligasi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.

"Namanya Ontario Teacher's Pension Plan, yang pesertanya hanya profesi guru dari satu negara bagian. Lembaga ini memiliki dana yang lebih besar dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa dibayangkan lembaga yang lebih besar dari itu," jelas Bambang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X