Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ubah Tata Cara Kegiatan Usaha Hilir Gas

Kompas.com - 06/02/2018, 19:44 WIB
Yoga Hastyadi Widiartanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Permen ESDM No.4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang menetapkan pembagian wilayah jaringan distribusi (WJD) gas bumi.

Adapun Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas bertugas untuk melelang WJD tersebut. Sedangkan penentuan WJD ditetapkan oleh Menteri ESDM untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (RIJGBN).

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa mengatakan permen tersebut sejalan dengan Migas No. 12 Tahun 2001, yang saat ini mengatur tugas badan untuk melelang ruas transmisi dan jaringan distribusi gas bumi.

Baca juga : BPH Migas: 2018 Ada 54 Penyalur BBM Satu Harga yang Beroperasi

"Di dalam peraturan BPH yang sudah ada, mengacu pada permen tadi kami dikasih waktu 18 bulan nanti ada revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJGBN)-nya, lalu ditetapkan WJD berdasarkan kabupaten atau kota, kemudian dilelang," terang pria yang akrab disapa Ifan itu, di kantornya, Selasa (6/2/2018).

Dia menambahkan, dengan adanya waktu transisi selama 18 bulan, maka lelang WJD pertama diharapkan bisa terjadi di pertengahan 2019 mendatang.

Perusahaan yang memenangkan lelang WJD baru nantinya akan mendapatkan Wilayah Niaga Tertentu (WNT) dengan kontrak selama 30 tahun. Sementara itu, untuk WJD yang sudah diduduki badan usaha exisiting akan diberikan kontrak pengelolaan selama 15 tahun.

Baca juga : BPH Migas Buka Peluang untuk Swasta yang Ingin Salurkan BBM

Selama mempersiapkan lelang WJD, BPH Migas tidak akan menerbitkan Dedicated Hilir atau pipa gas bumi yang dibangun dan dimanfaatkan badan usaha untuk mengangkut gas bumi milik sendiri.

Ifan menambahkan, instansinya ingin menata industri hilir yang selama ini hanya menggunakan izin Dedicated Hilir. Harapannya penataan tersebut bisa memicu efisiensi industri dan membuat harga gas di masyarakat jadi lebih murah.

"Jadi ini sebenarnya ke depan kita mau efisien, tidak mau lagi hilir ini dibangun sehingga pipanya inefisiensi dan berdampak harga gas jadi mahal," pungkasnya.

Kompas TV Pembentukan holding dilakukan dengan pengalihan saham negara di PGN kepada Pertamina.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

Whats New
Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Whats New
Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Whats New
Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Whats New
BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

Whats New
Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Whats New
Kinerja Baik APBN pada Triwulan I-2024, Pendapatan Bea Cukai Sentuh Rp 69 Triliun

Kinerja Baik APBN pada Triwulan I-2024, Pendapatan Bea Cukai Sentuh Rp 69 Triliun

Whats New
Hadirkan Fitur Menabung Otomatis, Bank Saqu Siapkan Hadiah 50 Motor Honda Scoopy 

Hadirkan Fitur Menabung Otomatis, Bank Saqu Siapkan Hadiah 50 Motor Honda Scoopy 

Whats New
Bahan Pokok Hari Ini 30 April 2024: Harga Daging Ayam Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Bahan Pokok Hari Ini 30 April 2024: Harga Daging Ayam Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Whats New
Minta Omnibus Law Dicabut, KSPI Sebut 50.000 Buruh Akan Kepung Istana

Minta Omnibus Law Dicabut, KSPI Sebut 50.000 Buruh Akan Kepung Istana

Whats New
Laba Bersih BSI Naik 17 Persen Jadi Rp 1,71 Triliun pada Kuartal I-2024

Laba Bersih BSI Naik 17 Persen Jadi Rp 1,71 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Pertumbuhan Upah Lambat, 29 Persen Pekerja AS Kesulitan Memenuhi Kebutuhan

Pertumbuhan Upah Lambat, 29 Persen Pekerja AS Kesulitan Memenuhi Kebutuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com