Data Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin Keamanannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pihaknya menjaga sebaik mungkin data nasabah yang akan dilaporkan lembaga keuangan kepada DJP.

Data nasabah dilaporkan untuk pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), sebuah kesepakatan dan komitmen internasional dalam rangka transparansi informasi keuangan.

"Dari awal kami sampaikan, kami mengikuti standar global forum untuk keamanan data ini. Prosedurnya pun semuanya mengikuti standar, misalnya data dienkripsi segala macam," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat berbincang dengan pewarta pada Rabu (14/2/2018).

Yoga menjelaskan, semua instalasi dan infrastruktur dari segi IT (informasi teknologi) di kantor DJP sudah disiapkan untuk melaksanakan AEoI.

Contohnya, seperti saat ini di mana DJP telah menerapkan joint domain yang membuat semua data di komputer kantor-kantor pajak tersambung satu dengan yang lain serta termonitor siapa saja yang mengakses dan data apa yang diambil.

"Akan mulai berlaku, untuk di kantor pusat, flashdisk tidak bisa dicolokin ke komputer. Jadi, transfer data segala macam tidak bisa pakai flashdisk yang mana ini merupakan standar keamanan sesuai dengan global forum," kata Yoga.

Indonesia bersama 52 negara lain telah berkomitmen dan berencana melaksanakan AEoI pada September 2018 guna mengatasi wajib pajak (WP) yang menyembunyikan hartanya dari petugas pajak.

Dari perkembangan terakhir, tercatat ada 146 negara yang berkomitmen dalam program AEoI di seluruh dunia. Sebanyak 49 negara di antaranya telah melaksanakan pertukaran informasi perpajakan tahun 2017 silam.

Sebelum ada AEoI, otoritas perpajakan masih kesulitan untuk mengusut wajib pajak (WP) yang diduga menyembunyikan hartanya dari petugas pajak di negara-negara suaka pajak atau tax haven.

Harapannya, melalui pelaksanaan AEoI, tidak ada lagi tempat WP menyembunyikan harta sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa maksimal.