Pemerintah Diminta Hati-hati Belanja Pakai Kartu Kredit

Kompas.com - 25/02/2018, 20:30 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih meminta pemerintah perlu menerapkan unsur kehati-hatian dalam menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Sebab, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengganti sistem belanja tiap satuan kerja (satker) di kementerian dan lembaga, dari yang awalnya pakai uang tunai jadi dengan kartu kredit.

"Harus hati-hati, kartu kredit kan bukan uang, itu utang. Ini untuk menyiasati cahslow yang lambat jadi pakai kartu kredit. Jadi siapa yang bayarin? Yang ngeluarin kartu kredit, bukan?" ungkap Lana saat ditemui di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat, Sabtu (24/2/2018).

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko penggunaan kartu kredit seperti risiko bunga kredit yang bisa menimbulkan risiko fiskal.

Baca juga : Sri Mulyani Ganti Sistem Belanja Kementerian/Lembaga, Kini Pakai Kartu Kredit

"Pemerintah seharusnya sudah hitung risikonya. Kalau kita bayar kan ada minimum payment dong, karena kita tahun bunga kartu kredit kan juga mahal. Risiko fiskal nampaknya agak terpengaruh," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penggunaan kartu kredit tersebut mulai diberlakukan sejak hari ini, Rabu (21/2/2018). Kartu kredit yang digunakan yakni milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

"Seluruh kementerian/lembaga tidak lagi memiliki brankas uang, tetapi uang persediaan dalam bentuk kartu kredit," kata Sri Mulyani usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Menteri yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, penggunaan kartu kredit ditujukan agar kegiatan belanja kementerian/lembaga untuk tahun ini bisa lebih efisien.

Baca juga : Ini Nilai Tagihan Kartu Kredit yang Wajib Dilaporkan ke Ditjen Pajak

Selain itu, pihaknya juga bisa memantau dengan lebih saksama apa saja yang dibelanjakan oleh tiap satker karena semua transaksi tercatat dengan jelas.

Adapun kartu kredit yang dimaksud diterbitkan oleh bank anggota Himbara, yakni Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI.

Plafon tiap kartu kredit dipatok antara Rp 50-200 juta yang masing-masing kartunya dimiliki oleh satker di kementerian atau lembaga.

"Ini akan memudahkan pelaksanaan kegiatan tanpa mereka terburu-buru mencairkan anggaran atau mendapatkan uang persediaan dan lebih akuntabel karena tiap pengeluaran ada catatannya," tutur Ani.

Kompas TV Presiden Jokowi menyatakan, data ekonomi Indonesia memperlihatkan kondisi yang baik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

Whats New
Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

Whats New
Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin 'Stress Test' APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin "Stress Test" APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Whats New
Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

Whats New
Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

Whats New
Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Rilis
Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Earn Smart
Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Whats New
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Whats New
Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Whats New
Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Whats New
Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Whats New
Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.