Darmin: Pemerintah Tak Akan Tambah Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah tidak akan menambah Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode ini. PSN merupakan proyek terpilih yang memiliki peran strategis bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional.

"Kami praktis tidak menambah lagi infrastruktur PSN, kecuali proyek-proyek biasa. Presiden sudah minta untuk periode pemerintahan ini, jangan ditambah lagi. Malah dikurangi mungkin," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Rabu (7/3/2018) siang.

Darmin menjelaskan, keputusan itu datang langsung dari Presiden Jokowi. Selain itu, juga ada pertimbangan mengenai waktu pelaksanaan PSN yang beberapa di antaranya membutuhkan waktu yang cukup lama, meski baru pada tahap persiapannya.

"Kan ada saja, setelah berjalan dua-tiga tahun, kami perkirakan belum akan membangun fisik dalam waktu satu setengah tahun dari sekarang," tutur dia.

Baca juga: Sering Kecelakaan Kerja, Kemenkeu Akan Evaluasi Belanja Proyek Strategis Nasional

Darmin belum mengungkapkan lebih rinci apakah ada pengurangan jumlah PSN dan apa saja yang akan dikurangi nantinya. Dia menjanjikan untuk memberi penjelasan khusus mengenai hal tersebut dalam kesempatan berikutnya.

Pelaksanaan PSN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 j.o. Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Per akhir tahun 2017, pemerintah telah menyelesaikan 26 PSN dan tercatat masih ada 239 PSN berikut satu program ketenagalistrikan dan program industri pesawat yang harus diselesaikan.

Seluruh PSN dibagi ke dalam 15 sektor, di mana tiga sektor dengan total proyek terbanyak adalah sektor jalan, sejumlah 74 proyek.