Sri Mulyani: Masalah Utang Jangan Jadi Manuver Politik yang Destruktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar diskusi masalah utang pemerintah tidak dijadikan bahan manuver politik yang sifatnya destruktif atau menghancurkan bangsa.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani karena dia menilai perbincangan seputar utang beberapa waktu belakangan sudah luar biasa. Bahkan, menurut dia, sampai menimbulkan kesan seolah-olah Indonesia dalam kondisi krisis.

"Kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat serta elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat tidak produktif," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/3/2018).

Dia menjelaskan, secara keseluruhan APBN atau anggaran pemerintah dengan utang dan instrumen kebijakan pengelolaan keuangan negara di dalamnya masih dalam posisi aman.

Ditambah, tidak semua pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur hanya bersumber dari utang. Ada yang namanya dana transfer ke daerah yang jumlahnya tidak kalah besar, yakni Rp 766,2 triliun pada 2018.

Dari total dana transfer ke daerah itu, ditetapkan 25 persennya sebagai belanja modal yang pemanfaatannya bisa untuk pembangunan proyek infrastruktur.

(Baca juga: Sri Mulyani: Soroti Utang Tanpa Lihat Konteks, Tidak Lengkap dan Bisa Menyesatkan)

Dalam membangun infrastruktur, sebut Sri Mulyani, juga tidak seluruhnya merupakan hasil dari belanja modal. Dia menilai, ada yang namanya institusi serta perencanaan yang dalam kategori masuk sebagai belanja barang.

"Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang tidak kalah penting dalam rangka memajukan suatu perekonomian," tutur dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah selalu terbuka dengan masukan berupa pandangan dan analisis dari berbagai pihak yang peduli dengan kondisi keuangan negara.

Namun, sekali lagi, dia sangat menyayangkan apabila masalah utang dijadikan bahan politik yang sifatnya mengaburkan fakta serta sampai membuat masyarakat khawatir secara berlebihan.

"Kalau memang tujuan mereka yang menyoroti masalah utang untuk buat masyarakat resah, ketakutan, dan panik serta untuk kepentingan politik tertentu, upaya politik destruktif seperti itu sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun," ujar Sri Mulyani.