Serapan DAK Fisik Masih 0 Persen, Wapres Kalla Sentil Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyentil pemerintah daerah (pemda) yang dianggapnya tidak siap menyusun program. Ketidaksiapan pemda itu berimplikasi kepada serapan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi penyerapan DAK fisik masih 0 persen hingga Maret 2018.

"Banyak daerah yang telat itu karena tidak siap programnya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/3/2018).

Menurut Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan waktu kepada pemda untuk menyelesaikan usulan program hingga 15 April 2018.

"Sehingga begitu DAK itu turun programnya dapat langsung berjalan. Jadi perbaikan proses di daerahnya," kata dia.

(Baca juga: Jokowi Ungkap 'Sumbatan' Penyerapan DAK, Mulai Lobi sampai Politisasi)

Kalla menyoroti masih rendahnya realisasi DAK oleh Pemda. Padahal, DAK sangat penting untuk daerah menjalankan berbagai program di daerah.

"Iya (programnya belum matang), itu lebih kepada persiapannya, kadang itu kan butuh siapa yang memimpin program, bagaimana pelaksanaannya," ucap Wapres Kalla.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2018 masih 0 persen.

"Sekarang ini, Maret, penyerapan untuk DAK fisik itu masih 0 persen. Padahal seharusnya pada Februari alokasinya sudah bisa mencapai 25 persen. Biasanya persyaratan-persyaratan itu bisa dipenuhi," kata Sri Mulyani di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Menurut dia, banyak masalah dan keluhan daerah, berdasarkan evaluasi pelaksanaan DAK tiga tahun sebelumnya, baik itu DAK fisik dan DAK non fisik. Misalnya, persyaratan pencairan DAK dan pelaporan penyerapan DAK.

(Baca: Penyerapan DAK Fisik 2018 Masih 0 Persen hingga Maret)