Kompas.com - 03/04/2018, 16:38 WIB

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand bakal meregulasi pasar mata uang kripto. Tidak hanya itu, perdagangan dan investasi mata uang kripto juga akan dipajaki untuk mencegah sektor tersebut digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, dan tindakan kriminal lainnya.

Mengutip Nikkei Asia Review, Selasa (3/4/2018), rencana tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Apisak Tantivorawong dalam pertemuan kabinet mingguan, pekan lalu. Dalan aturan baru tersebut, mata uang kripto dan token digital akan diregulasi.

Tidak hanya itu, investor juga harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7 persen untuk semua perdagangan mata uang kripto. Apabila mereka memperoleh keuntungan, maka mereka harus membayar pajak tambahan sebesar 15 persen.

Pada Februari 2018 lalu, bank sentral Thailand melarang bank-bank lokal investasi dan memperdagangkan mata uang kripto. Kebijakan tersebut menciptakan ketidakpastian di kalangan investor lokal.

Mantan Menteri Keuangan Thailand Korn Chatikavanij, yang saat ini menjabat pimpinan Asosiasi Fintech Thailand mengaku tidak terkejut dengan pengumuman yang dilakukan bank sentral dan menteri keuangan. Langkah yang diambil tersebut dinilai konservatif.

Bisnis mata uang kripto tumbuh sangat pesat di Thailand. Banyak pengusaha di Thailand meluncurkan perusahaan baru dengan memperoleh modal melalui penerbitan koin perdana (initial coin offering/ICO).

Selain itu, mereka juga mendaftarkan perusahaan rintisan (startup) mereka di Singapura, yang cenderung lebih ramah terhadap investasi. Salah satunya adalah perusahaan Six.network, perusahaan patungan Thailand-Korea Selatan yang didaftarkan di Singapura.

Pada 27 Maret 2018 lalu, perusahaan tersebut mengumumkan ICO di Bangkok dengan token digital untuk memperoleh dana sebesar 44 juta dollar AS. Pendiri Six.network Natavudh Pungcharoenpong mengungkapkan, pihaknya telah berdiskusi dengan regulator Thailand, yakni Lembaga Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Thailand.

"Kami telah melakukan diskusi dengan lembaga (tersebut) untuk secara konstan mengklarifikasi operasional kami untuk meyakinkan transparansi," ujar Pungcharoenpong.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Nikkei


Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Whats New
Indeks Filantropi RI Stagnan di 'Doing Okay' Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Indeks Filantropi RI Stagnan di "Doing Okay" Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Whats New
Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Whats New
Dari 3 Platform 'Online' Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Dari 3 Platform "Online" Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Whats New
Aplikasi Pesan Makanan 'Online' Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding 'Offline'

Aplikasi Pesan Makanan "Online" Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding "Offline"

Whats New
SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

Whats New
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Whats New
Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Whats New
11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

Whats New
Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Whats New
SiCepat Eskpres Teken Komitmen 'Green Corporate' untuk Dukung Logistik Hijau

SiCepat Eskpres Teken Komitmen "Green Corporate" untuk Dukung Logistik Hijau

Whats New
Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Whats New
Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Whats New
Harga Emas Antam Naik Rp 1.000 di Akhir Pekan, Ini Rinciannya

Harga Emas Antam Naik Rp 1.000 di Akhir Pekan, Ini Rinciannya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.