Kompas.com - 03/04/2018, 16:38 WIB

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand bakal meregulasi pasar mata uang kripto. Tidak hanya itu, perdagangan dan investasi mata uang kripto juga akan dipajaki untuk mencegah sektor tersebut digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, dan tindakan kriminal lainnya.

Mengutip Nikkei Asia Review, Selasa (3/4/2018), rencana tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Apisak Tantivorawong dalam pertemuan kabinet mingguan, pekan lalu. Dalan aturan baru tersebut, mata uang kripto dan token digital akan diregulasi.

Tidak hanya itu, investor juga harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7 persen untuk semua perdagangan mata uang kripto. Apabila mereka memperoleh keuntungan, maka mereka harus membayar pajak tambahan sebesar 15 persen.

Pada Februari 2018 lalu, bank sentral Thailand melarang bank-bank lokal investasi dan memperdagangkan mata uang kripto. Kebijakan tersebut menciptakan ketidakpastian di kalangan investor lokal.

Mantan Menteri Keuangan Thailand Korn Chatikavanij, yang saat ini menjabat pimpinan Asosiasi Fintech Thailand mengaku tidak terkejut dengan pengumuman yang dilakukan bank sentral dan menteri keuangan. Langkah yang diambil tersebut dinilai konservatif.

Bisnis mata uang kripto tumbuh sangat pesat di Thailand. Banyak pengusaha di Thailand meluncurkan perusahaan baru dengan memperoleh modal melalui penerbitan koin perdana (initial coin offering/ICO).

Selain itu, mereka juga mendaftarkan perusahaan rintisan (startup) mereka di Singapura, yang cenderung lebih ramah terhadap investasi. Salah satunya adalah perusahaan Six.network, perusahaan patungan Thailand-Korea Selatan yang didaftarkan di Singapura.

Pada 27 Maret 2018 lalu, perusahaan tersebut mengumumkan ICO di Bangkok dengan token digital untuk memperoleh dana sebesar 44 juta dollar AS. Pendiri Six.network Natavudh Pungcharoenpong mengungkapkan, pihaknya telah berdiskusi dengan regulator Thailand, yakni Lembaga Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Thailand.

"Kami telah melakukan diskusi dengan lembaga (tersebut) untuk secara konstan mengklarifikasi operasional kami untuk meyakinkan transparansi," ujar Pungcharoenpong.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Nikkei
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sama-sama Beri Utang ke Negara, Apa Beda IMF dan Bank Dunia?

Sama-sama Beri Utang ke Negara, Apa Beda IMF dan Bank Dunia?

Whats New
Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Whats New
Viral Isu Pencairan Kredit Tanpa Jaminan ke Pengusaha Tambang, BNI Buka Suara

Viral Isu Pencairan Kredit Tanpa Jaminan ke Pengusaha Tambang, BNI Buka Suara

Whats New
Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi

Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi

Whats New
Fakta Singapura, Surga Bagi WNI Sembunyikan Hartanya di Luar Negeri

Fakta Singapura, Surga Bagi WNI Sembunyikan Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Terkena Sanksi BI Checking, Apa Akibatnya?

Terkena Sanksi BI Checking, Apa Akibatnya?

Whats New
Ratusan Jemaah Batal Berangkat Haji Furoda, Apa Uangnya Bisa Kembali?

Ratusan Jemaah Batal Berangkat Haji Furoda, Apa Uangnya Bisa Kembali?

Spend Smart
Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

Whats New
Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Rilis
Erick Thohir Sebut Banyak Investor UEA Tertarik Danai IKN hingga Wisata Laut RI

Erick Thohir Sebut Banyak Investor UEA Tertarik Danai IKN hingga Wisata Laut RI

Whats New
Sulap Limbah Jagung jadi Produk Kerajinan, Pemuda Ini Dapat Hadiah dari Sandiaga Uno

Sulap Limbah Jagung jadi Produk Kerajinan, Pemuda Ini Dapat Hadiah dari Sandiaga Uno

Whats New
Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Harga Emas Hari Ini | Pengalaman Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

[POPULER MONEY] Rincian Harga Emas Hari Ini | Pengalaman Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

Whats New
Ratusan Calon Jemaah Haji Furoda Dipastikan Batal Berangkat Tahun Ini

Ratusan Calon Jemaah Haji Furoda Dipastikan Batal Berangkat Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.