Meski Masuki Era Digital, Indonesia Tak Bisa Tinggalkan Uang Fisik

SEMARANG, KOMPAS.com - Era digital dan kemajuan teknologi telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat, termasuk dari sisi sistem pembayaran.

Saat ini, sejalan dengan kemajuan-kemajuan tersebut, transaksi pembayaran pun telah memanfaatkan kanal digital.

Khususnya bagi kalangan muda dan mereka yang tinggal di kota-kota besar di Tanah Air, transaksi pembayaran secara nontunai pun mengalami tren peningkatan.

Sudah banyak masyarakat yang merasa nyaman bertransaksi dengan kanal pembayaran nontunai, seperti uang elektronik, electronic data capture (EDC), dompet elektronik, dan sebagainya.

Bahkan, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah pun beberapa waktu lalu telah mencanangkan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). Ini telah dilakukan antara lain dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nontunai dan pembayaran tarif tol dengan menggunakan uang elektronik.

Deputi Gubernur BI Sugeng menjelaskan, progres penggunaan uang elektronik di gerbang tol pun sangat menggembirakan. Sebagian besar ruas tol di Tanah Air telah menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran.

Namun demikian, ada juga kekhawatiran bahwa dengan meningkatnya tren dan minat transaksi nontunai, penggunaan uang fisik akan berkurang. Apalagi, biaya membawa (cost of carry) uang kartal cukup mahal.

Sugeng mengungkapkan, bagaimanapun juga, uang fisik tetap dibutuhkan di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan berbentuk kepulauan pula.

"Ke depan memang akan arahnya ke nontunai, tapi uang fisik juga tetap dibutuhkan. Indonesia wilayahnya luas," ungkap Sugeng pada acara Diseminasi Laporan Perekonomian Indonesia 2017 di Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah di Semarang, Rabu (25/4/2018).

Sugeng menuturkan, kebutuhan uang fisik juga salah satunya mencermati infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di Indonesia, apalagi di wilayah kepulauan atau wilayah terpencil. Selain itu, kehadiran uang fisik pun salah satu bentuk kedaulatan Indonesia.

Ia memberi contoh adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia beberapa tahun lalu. Salah satu penyebabnya, sebut Sugeng, adalah tidak hadirnya rupiah di wilayah tersebut.

Hal ini menjadi pelajaran, ungkap dia. Oleh sebab itu, sejalan dengan pembangunan pos-pos lintas batas (PLBN) di berbagai wilayah perbatasan Indonesia, dihadirkan pula sarana untuk menukar uang rupiah.

"Di perbatasan, kami siapkan (mesin) ATM atau money changer," tutur Sugeng.