Masih Perlukah Debat Terbuka Rizal Ramli dan Sri Mulyani?

BEBERAPA hari terakhir ini muncul berita tentang adanya keinginan dari Rizal Ramli (RR) untuk melakukan debat terbuka dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI).

Hal ini berawal berita media online tentang dialog Presiden Joko Widodo dengan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menanggapi Najwa yang menanyakan tentang kritik masyarakat terkait utang.

Presiden Jokowi berkata bahwa kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen didasari dengan angka-angka dengan basis data yang jelas, itu bagus.

Jokowi juga mempersilakan untuk beradu argumen dengan data dan angka yang jelas. "Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan Menteri Keuangan yang juga memiliki angka-angka," kata Jokowi.

Berita tersebut langsung dikomentari oleh Rizal Ramli melalui Twitter, "Wah ini asyik  — Tolong diatur debat terbuka RR vs SMI di TV  — biar ketahuan siapa yg manipulatif, dan merupakan bagian dari masalah."

Seperti biasanya, netizen dan media online pun ramai membahasnya.

Melihat tayangan Mata Najwa tersebut, dapat disaksikan bahwa Presiden Jokowi sangat memercayai dan sama sekali tidak meragukan kredibilitas dan track record Sri Mulyani.

Pesan kunci yang hendak disampaikan adalah boleh saja melakukan kritik, sepanjang menggunakan data dan informasi akurat. Argumentasi harus menggunakan data dan fakta.

Melihat semua ini, Sri Mulyani sudah melakukan apa yang menjadi pembicaraan Presiden tersebut.

Sepanjang jabatannya sebagai Menkeu, ia sudah beberapa kali menjelaskan dengan menggunakan data dan fakta tentang utang pada acara wawancara di televisi, kuliah umum, konferensi pers, door stop, dan juga rilis pers yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Begitu pula setiap kali ada kritik tentang utang, Kementerian Keuangan selalu memberikan jawaban dengan memberikan data dan fakta.

Hampir semua pengamat ekonomi termasuk Faisal Basri dan lembaga penelitian INDEF sepakat bahwa utang tetap diperlukan untuk menambah kapasitas fiskal pemerintah.

Yang penting untuk menjadi perhatian adalah penggunaan utang pemerintah tersebut untuk hal yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Hal ini pun sudah dijawab dalam data dan angka dalam rilis APBN pemerintah. Contohnya output pembangunan selama 2015-2017 yang sudah dihasilkan dan disalurkan berupa 6 bandara baru, 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan pembangunan baru, 105 bendungan baru, 818 km rel kereta api, 341.500 unit rusun, rumah khusus, dan rumah swadaya (termasuk peningkatan kualitas).