Heboh Bocoran Percakapan Menteri Rini dengan Dirut PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Jumat (27/4/2018) lalu, beredar potongan percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir. Potongan percakapan itu disebut-sebut sebagai pembicaraan mengenai bagi-bagi saham antara keduanya.

Segera setelah beredar, rekaman percakapan itu mendulang tanggapan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah Kementerian BUMN sendiri, partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).

Kementerian BUMN sendiri membantah bahwa percakapan itu soal bagi-bagi saham. Namun mengakui bahwa ada percakapan antara Rini dengan Sofyan dalam konteks yang berbeda dari potongan percakapan yang disebarkan itu.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Adapun diskusi itu sudah terjadi setahun yang lalu.

Dalam diskusi yang dia maksud, Rini dan Sofyan memiliki tujuan serupa, yakni memastikan bahwa investasi itu bisa memberi manfaat maksimal pada PLN, bukan malah membebaninya.

"Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan," ujar Imam.

"Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri," tambah dia.

Baca juga: Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Sementara itu Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi, jika isi rekaman perbincangan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir benar, maka Rini telah melanggar apa yang diperintahkan Presiden RI Joko Widodo.

"Ini pelanggaran dari perintah pak Jokowi," kata Hasto di Basement Seasons City, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Apalagi, kata Hasto, sejak awal pembentukan kabinet, Jokowi telah menyampaikan agar menteri-menterinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. "Tidak boleh ada campur tangan keluarga," kata Hasto.

Baca juga: Komentar PDI-P soal Rekaman Bagi-bagi Saham Menteri BUMN-Dirut PLN

Peredaran potongan percakapan tersebut juga menarik perhatian DPR. Wakil Ketua Komisi VI Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) Inas Nasrullah mengatakan akan membahas perlu tidaknya memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Rencananya pemanggilan tersebut akan dilakukan pasca masa reses sidang, atau sekitar Mei mendatang. Namun menurut Inas, saat ini agenda dan pemanggilan itu akan didiskusikan dulu dengan anggota Komisi VI DPR lainnya.

“(Pemanggilan dan agendanya) Nanti akan didiskusikan dulu dengan Komisi VI (DPR) RI,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2019).

Baca juga: DPR Pertimbangkan Panggil Menteri Rini Terkait Percakapan dengan Dirut PLN

Lapor polisi

Menteri Rini juga turut angkat bicara. Dia menegaskan akan menuntut penyebar rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Sofyan karena isinya sengaja disajikan tidak utuh dan dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengesankan adanya proyek meminta fee.

Tuntutan yang dia maksud rencananya akan mengatasnamakan Kementerian BUMN serta nama pribadinya. Rini menegaskan bahwa dalam pembicaraannya dengan Sofyan sama sekali tidak ada kepentingan pribadi.

"Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan hanya atas nama (Kementerian) BUMN, tapi juga pribadi," kata Rini seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/4/2017).

Baca juga: Menteri Rini Akan Tuntut Penyebar Rekaman Percakapan dengan Dirut PLN