Faisal Basri: Menteri Rini Soemarno Kerap Langgar Aturan

Kompas.com - 03/05/2018, 17:33 WIB
Ekonom Faisal Basri saat menghadiri Konferensi Regional Akuntansi (KRA) V di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (3/5/2018) KOMPAS.com /ANDI HARTIKEkonom Faisal Basri saat menghadiri Konferensi Regional Akuntansi (KRA) V di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (3/5/2018)


MALANG, KOMPAS.com
—Ekonom Faisal Basri mengkritik kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Selama menjabat sebagai menteri BUMN, Rini disebut kerap melakukan tindakan yang diduga berpotensi merugikan negara.

"Rini Soemarno itu orang yang melanggar aturan, memaksakan... Herannya kenapa tidak diperhatikan oleh Presiden," ujar Faisal, di Malang, Jawa Timur, Kamis (3/5/2018), ketika ditanya tanggapannya mengenai bocoran rekaman percakapan antara Rini dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Baca juga: Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Faisal pun memberikan contoh proses pengambilalihan pabrik di Rembang, Jawa Tengah, untuk menggambarkan komentarnya itu. Menurut dia, sebelum ada bocoran rekaman itu pun Rini sudah kerap melakukan kebijakan yang berpotensi merugikan negara.

Pabrik gula tersebut, kata Faisal, kondisinya bobrok dan terjerat kredit macet senilai Rp 1,3 triliun. Oleh Rini, lanjut dia, pabrik itu diminta diambil alih oleh salah satu bank swasta nasional.

"Bank itu tidak mau, dipecat komisaris sama direksinya," ujar Faisal.

Sebelum sampai di situ, tutur Faisal, pimpinan bank tersebut melakukan kajian terlebih dahulu atas kelayakan pabrik yang hendak diambil alih.

Kajian itu lalu digarap oleh satu lembaga penilai independen. Hasilnya, ada empat persyaratan pengambilalihan yang harus dipenuhi agar tak menimbulkan kerugian pada masa mendatang.

Baca juga: Rini Soemarno Jelaskan Maksud Obrolan pada Rekaman Bagi-bagi Saham

Keempat syarat itu ternyata tak dapat dipenuhi sehingga bank tersebut menolak mengambil alih pabrik itu.

"Akhirnya yang disuruh Bulog—Badan Urusan Logistik," kata Faisal.

Padahal, ujar Faisal, usaha Bulog seharusnya adalah stabilisasi harga.

"Jadi kalau harga gula naik, dia beli dari pabrik, dia jual ke rakyat dengan harga yang di bawah harga pasar. Sekarang Bulog punya pabrik gula. Dia mau operasi pasar, diambil gulanya dulu (dari pabrik milik sendiri itu) dong," ungkapnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X