Ekonomi RI 2018 Diprediksi Stabil, meski Masih Ada Tantangan Eksternal

JAKARTA, KOMPAS.com - DBS Group Research merilis hasil risetnya mengenai perekonomian Indonesia tahun ini yang didapati lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Stabilnya kondisi ekonomi di Indonesia akan jadi ketahanan tersendiri dalam menghadapi risiko global yang juga makin meningkat sepanjang tahun ini.

"Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) lebih lambat tapi stabil di sekitar 5 persen, dengan tren tahun ini, akan mendapatkan bantuan dari investasi yang lebih besar dan meningkatnya pengeluaran sebelum pemilu," kata Foreign Exchange and Rates Strategist Bank DBS untuk kawasan Asean, Duncan Tan, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (14/5/2018).

Tan menambahkan, tantangan risiko global yang akan dihadapi Indonesia adalah harga minyak mentah yang tinggi, penguatan dollar AS, serta suku bunga acuan di AS yang diprediksi akan naik tajam.

Implikasi dari semua risiko global tersebut berpotensi mengganggu posisi neraca pembayaran, fiskal, inflasi, persyaratan pembiayaan, dan arah kebijakan ekonomi di Indonesia.

Dia turut memperkirakan kenaikan harga komoditas akan mendongkrak ekspor Indonesia, namun di satu sisi berimbang dengan defisit neraca perdagangan dari minyak bumi dan gas yang akan semakin melebar.

Impor yang lebih tinggi dari ekspor juga dinilai Tan sebagai tekanan tersendiri terhadap kondisi perekonomian tahun 2018.

"Kekuatan arus masuk investasi asing secara langsung perlu dipertahankan untuk mencukupi kebutuhan modal," tutur Tan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah akan mengantisipasi kenaikan impor yang lebih cepat dari ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekspor pada kuartal I 2018 sebesar 6,17 persen dan pertumbuhan impornya lebih tinggi, mencapai 12,75 persen.

Jika tekanan dari faktor eksternal terus berlanjut, Tan menyarankan agar pemerintah Indonesia segera menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi global saat ini.

Beberapa kebijakan di antaranya adalah menaikkan suku bunga acuan selaku wewenang Bank Indonesia dan memutuskan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) serta tarif listrik.