Sebelum Tambah Subsidi, Sri Mulyani Teliti Keuangan PLN dan Pertamina

Kompas.com - 22/05/2018, 12:03 WIB
Menteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Sri Mulyani menyatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun yang mana angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir. KOMPAS/SIGID KURNIAWANMenteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Sri Mulyani menyatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun yang mana angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pihaknya saat ini sedang meneliti neraca keuangan Pertamina dan PLN sebelum memutuskan berapa anggaran yang perlu dialokasikan untuk tambahan subsidi menyikapi harga minyak mentah Indonesia yang terus melambung.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude-oil Price meleset jauh dari asumsi APBN 2018 sebesar 48 dollar AS per barrel, yakni sudah lebih dari 80 dollar AS per barrel.

"Kami akan lihat struktur biaya mereka yang mengalami tekanan karena impor minyak sudah dengan harga tinggi, sementara harga (BBM) yang disubsidi tidak mengalami perubahan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Menurut Sri Mulyani, selain struktur biaya, pihaknya juga akan melihat neraca keuangan PLN dan Pertamina secara keseluruhan. Pertimbangan ini turut diperhitungkan agar keputusan penambahan subsidi nanti sekaligus menjaga kondisi keuangan dua BUMN tersebut agar tetap sehat dan baik.

Baca juga: Menkeu akan Mengalkulasi Usulan Kenaikan Subsidi untuk Solar

Di satu sisi, Sri Mulyani menyebut Pertamina memiliki produk yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Nantinya, hasil keuntungan dari produk non-subsidi juga masuk dalam pertimbangan perhitungan tambahan subsidi dari pemerintah.

"Mengenai revisi (subsidi) nanti kami akan laporkan di laporan semester pertama dan kami bahas dengan dewan," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan pihaknya sedang mengusulkan penambahan subsidi BBM jenis solar, dari sebelumnya Rp 500 per liter jadi Rp 1.500 per liter.

"Perkiraan kami, tambahan subsidi solar sekitar Rp 1.000 per liter. Sekarang kan Rp 500 per liter, nanti usulannya ditambah Rp 1.000 per liter jadi Rp 1.500 per liter," tutur Djoko pada Senin (21/5/2018).

Bersamaan dengan ini, Kementerian ESDM turut memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar hingga akhir tahun 2018. Langkah ini diambil untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama untuk mempertahankan daya beli sepanjang bulan puasa dan menjelang Lebaran.

Kompas TV Ketersediaan premium di Rembang, Jawa Tengah sangat terbatas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X