Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Dapat "Disclaimer" dari BPK dan Keheranan Menteri Susi

Kompas.com - 01/06/2018, 09:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Predikat TMP merupakan kedua terbawah dari tataran predikat laporan keuangan oleh BPK, di mana yang tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan paling rendah adalah Tidak Wajar (TW).

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif kepada Kompas.com mengungkapkan, predikat TMP diberikan jika pemeriksa dari BPK tidak yakin apakah sebuah laporan keuangan kementerian/lembaga bisa dinilai kewajarannya atau tidak. Dia memberi perumpamaan, audit laporan keuangan ibarat cek kesehatan atau general check up.

"Kalau TMP, misalkan orang mau dicek darah, dia enggak mau. Diambil darahnya enggak mau, menolak. Bagaimana lab bisa menyatakan orang ini sehat atau tidak sehat?" kata Bahtiar.

Predikat TMP juga bisa diberikan bila saat diperiksa, data laporan keuangan yang disajikan tidak meyakinkan, sehingga pemeriksa ragu apakah laporan tersebut wajar atau tidak.

Untuk Bakamla, predikat TMP diberikan lantaran ada data yang ditahan sementara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan penyidikan, sehingga pemeriksa dari BPK tidak punya dasar menentukan laporan keuangan Bakamla wajar atau tidak.

"Dari KPK kami juga bersurat, tetapi tidak diberikan," tutur Auditor Utama I BPK Heru Kreshna Reza.

Menanggapi predikat TMP dari BPK, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku heran. Padahal, KKP sebelumnya sudah diundang untuk memberi penjelasan kepada BPK dan sudah diterangkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam rangka penilaian laporan keuangan KKP tahun 2017.

"Dirjen saya juga dibawa hari itu, bicara beberapa hal yang telah kami counter dan respons, namun semua respons kami sepertinya tidak dihitung atau tidak direspons, saya tidak tahu persoalannya," ujar Susi seperti dikutip dari Kompas TV, Jumat (1/6/2018).

Susi juga menyinggung tentang upaya pihaknya menghemat anggaran selama tiga tahun terakhir. Menurut Susi, penghematan yang merupakan bagian dari program Susinisasi selama ini telah mengembalikan uang negara hampir Rp 10 triliun.

"KKP ini satu-satunya yang mengembalikan dengan penghematan total ditambah tahun ini Rp 9 triliun lebih, hampir Rp 10 triliun. Rp 10 triliun itu besar sekali, saya kembalikan kepada negara. Makanya saya tidak habis pikir kenapa disclaimer," ucap Susi.

Secara keseluruhan, BPK memberikan predikat WTP bagi LKPP tahun 2017. Dari laporan keuangan 88 kementerian/lembaga yang diperiksa, 80 di antaranya mendapat WTP, 6 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 mendapat TMP.

Meski ada 2 kementerian/lembaga yang TMP dan 6 yang WDP, tidak berpengaruh secara material terhadap keseluruhan LKPP tahun 2017.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

Whats New
Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Whats New
Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Whats New
Kisruh Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Kisruh Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Whats New
Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Work Smart
LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

Whats New
Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Whats New
PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

Whats New
Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Whats New
Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Whats New
Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Whats New
Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+