Gerbang Pembayaran Nasional Perlu Dirinci dan Distandarkan

Tentu saja, tidak ada yang langsung 100 persen bagus untuk hal yang pertama kali muncul. Tapi, bukan juga berarti pelaksana GPN dapat mengentengkan Service Level Agreement yang nantinya harus ditetapkan BI.

BI tidak boleh menurunkan standar sedikit pun dengan maksud menyesuaikan kualitas pelaksana GPN. Agar ekspektasi dari tiap pihak dapat terjaga, BI ataupun Lembaga Standar GPN, dapat menyusun standar menjadi berbagai kategori.

Salah satu ilustrasi yang dapat dipakai adalah bagaimana penerbit kartu kredit memberikan tipe kartu kredit kepada calon nasabahnya.

Kita mengenal berbagai tipe kartu kredit seperti Silver Card, Gold Card, Platinum Card, Signature Card, hingga mungkin World Card. Masing-masing kartu memiliki fasilitas dan keuntungan yang berbeda.

Perbedaan fasilitas itu ditentukan dari seberapa layak nasabah tersebut mendapatkannya. Biasanya perbankan akan mengukur kelayakan nasabah dari pendapatannya, pekerjaannya, usianya, hingga hal-hal lain.

Di kalangan perbankan, juga ada tipe-tipe atau kelas bank seperti Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 1, BUKU 2, BUKU 3, hingga BUKU 4. Acuan yang dipakai dalam menentukan tipe atau kelas bank adalah dari jumlah modal yang inti bank tersebut. Semakin tinggi modal inti yang dimiliki, semakin tinggi pula kelasnya

Ilustrasi ini bisa juga dipakai oleh BI untuk menentukan penyedia layanan atau pemroses transaksi pembayaran sesuai dengan standar SLA BI. Misalnya, payment gateway mana yang layak dikategorikan sebagai tipe Signature, perbankan mana yang produk GPN-nya termasuk tipe Platinum, switching mana yang dapat diklasifikasikan sebagai kelas World.

Kalaupun ternyata tidak ada satu penyedia layanan yang berhasil meraih standar/kelas tertinggi BI, ya tidak perlu dipaksakan. Jangan pernah ada kompromi untuk sebuah standar layanan.

Ya, termasuk jangan pernah ada kongkalikong untuk menurunkan syarat standar agar sesuai dengan kemampuan penyedia layanan yang ada saat ini. Jika ada standar dan kelas yang jelas dan terbuka, masing-masing pihak di GPN pun dapat leluasa memilih penyedia layanan atau rekanan sesuai dengan kelasnya.

Pihak-pihak tersebut tidak akan merasa tertipu dengan tawaran pemasaran yang seakan memiliki kualitas layanan tinggi, tapi ternyata ketika beroperasi memiliki masalah besar di SLA yang ditetapkan BI sehingga pemilihan rekan kerja dalam pelaksanaan GPN terjadi karena sebuah keputusan bisnis, tidak lagi sekedar keputusan regulasi.

Di sisi lain, para penyedia layanan akan terpacu untuk berkompetisi dalam menyediakan layanan yang terbaiknya. Setidaknya agar tidak kalah kelas dibanding kompetitor penyedia layanan. Lebih baik lagi, kalau mereka berkompetisi untuk masuk di kelas tertinggi BI. Kompetisi ini pada akhirnya akan menambah nilai GPN untuk masyarakat.

Kesuksesan dan keunggulan GPN tentu bukanlah sebuah harapan, melainkan sebuah tujuan. Tujuan mulia untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam pengalaman masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran. Begitu, kan?