Kepala BKPM Lantik Dua Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong melantik dua pejabat eselon I atau jabatan pimpinan tinggi madya di BKPM. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88/TPA Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2018.

Adapun dua pejabat yang dilantik adalah Andi Maulana sebagai Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Andi Maulana serta Wisnu Wijaya Soedibjo sebagai Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal.

Sebelum dilantik, kedua pejabat itu mengucap sumpah jabatan yang dibimbing Kepala BKPM. Dalam sambutannya, Thomas mengucapkan selamat sekaligus menggantungkan harapan kepada Maulana dan Wisnu. Dengan diisinya dua posisi tersebut, diharapkan BKPM dapat semakin meningkatkan kinerjanya, khususnya yang terkait promosi dan kerjasama penanaman modal.

"Kedua posisi ini sangat kritis dalam menggalang investasi. Tugas baru bapak-bapak ke depannya untuk membenahi ketidakselarasan pusat dan daerah serta berbagai instansi di pusat," kata Thomas di aula BKPM, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Andi Maulana sebelumnya merupakan Direktur Pameran dan Sarana Promosi di lingkungan Kedeputian Bidang Promosi BKPM. Ia berkarir di BKPM sejak 1998 di beberapa posisi, yakni Kasi Penyelenggaraan pada 2003, Kasi Promosi pada 2006, Kasubdt Promosi pada 2009, dan menjadi Direktur Pameran dan Sarana promosi pada 2016.

Sementara jabatan terakhir Wisnu Wijaya Soedibjo sebagai Direktur Wilayah IlI di lingkungan kedeputian Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM. Wisnu telah berkarir di BKPM sejak tahun 1993 dengan menduduki berbagai jabatan, seperti Kasubdit Promosi pada 2005, Kasubdit Perencanaan pada 2008, Kasubdit Kerjasama pada 2011, serta Direktur wilayah III Pengendalian dan Pelaksanaan pada 2014.

Dalam acara pelantikan tersebut, turut hadir pejabat kementerian teknis yang terkait dengan koordinasi penanaman modal, antara lain dari Kementerian Koordinator Perekononian, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta pejabat dari kementerian dan instansi yang merupakan mitra kerja BKPM.