Pemerintah Tingkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri, Berbagai Proyek Pembangkit Listrik Dinego

Kompas.com - 08/08/2018, 09:02 WIB
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore Unit 2 di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. PLTU Unit 2 berkapasitas 8,1 megawatt. 

Rekadaya Elektrika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore Unit 2 di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. PLTU Unit 2 berkapasitas 8,1 megawatt.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, negosiasi untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri tak hanya di proyek KA cepat Jakarta-Surabaya.

Kalla menyebut, pemerintah juga melakukan negosiasi proyek-proyek infrastruktur agar penggunaan komponen dalam negeri bisa lebih banyak.

"Proyek listrik, kami minta juga (dinego)," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2018).

Menurut Kalla, proyek-proyek pembangkit listrik merupakan salah satu sektor yang banyak menyedot komponen impor.

Baca: Kemendag: Neraca Perdagangan pada Juli Masih Defisit

Kalla menilai, banyaknya barang yang diimpor untuk kepentingan proyek pembangkit listrik menjadi salah satu penyebab defisitnya neraca perdagangan Indonesia.

" Defisit perdagangan kita itu karena banyak barang proyek listrik yang peralatannya hampir (semua) diimpor. Oleh karena itu, kami ingin menumbuhkan fungsi dalam negeri," kata dia.

Sebelumnya, Kalla mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan negosiasi dengan Jepang terkait proyek KA Jakarta-Surabaya.

Sesuai instruksi Presiden Jokowi ucap Kalla, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek KA Jakarta-Surabaya harus semaksimal mungkin.

Peningkatan penggunaan komponen dalam negeri sangat dibutuhkan menyusul peliknya situasi ekonomi nasional saat ini.  Terutama akibat neraca pembayaran yang terus defisit. Pada kuartal 1/2018 lalu, defisit neraca pembayaran Indonesia mencapai 3,8 miliar dollar AS.




Close Ads X