Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Pemerintah Tak Berdampak ke Sektor Produksi Domestik

Kompas.com - 08/08/2018, 14:47 WIB
Ridwan Aji Pitoko,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti peningkatan belanja pemerintah atau government expenditure selama kuartal II 2018.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menyatakan, peningkatan belanja pemerintah yang mencapai 5,26 persen pada kuartal II 2018, naik hampir dua kali lipat dari kuartal I 2018 sama sekali tak berdampak sektor produksi.

"Belanja pemerintah yang tumbuh hampir dua kali lipat ternyata enggak kelihatan perannya pada stimulus untuk menggerakan sektor pdouksi, malah ke konsumsi sehingga sektor konsumsi yang justru tumbuh tinggi," kata Heri saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Selama kuartal II 2018, sektor konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 5,14 persen atau tertinggi sejak 2014. Sementara itu, sektor produktif dalam negeri, terutama sektor industri manufaktur nonmigas justru melorot dari 5,07 persen ke 4,41 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan sektor industri anjlok hanya 3,9 persen pada kuartal II 2018.

"Artinya, dampak dari peningkatan belanja pemerintah hanya berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga dari 4,95 persen pada kuartal I 2018 menjadi 5,14 persen pada kuartal II 2018. Itu termasuk ditopang oleh momentum Lebaran dengan adanya THR dan Pilkada," jelas Heri.

Di sisi lain, belanja pemerintah yang cukup besar itu justru hanya meningkatkan sektor perdagangan. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, lantaran sektor penghasil barang yang diperdagangkan atau industri pengolahan terjun bebas.

Pada kuartal II 2018, sektor perdagangan tumbuh 5,24 persen, lebih tinggi dari kuartal I 2018 (4,93 persen) dan kuartal II 2017 (3,47 persen).

"Meningkatnya sektor perdagangan yang diiringi dengan merosotnya pertumbuhan industri mencerminkan bahwa barang-barang yang diperdagangkan bukan didominasi produk domestik, melainkan lebih banyak barang impor," tutur Heri.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan impor meningkat hingga 15,17 persen secara tahunan (yoy), sedangkan ekspor hanya meningkat 7,7 persen.

"Jadi kenaikan belanja ini hanya mendorong konsumsi dan impor. Jadi secara enggak langsung uang pemerintah untuk impor. Saran kami buat pemerintah agar meningkatkan ekspor, itu diperlukan upaya serius dengan meningkatkan pangsa ekspor dunia dan market share di pasar ekspor," tandas Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Whats New
Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Whats New
Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Whats New
Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Whats New
Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Whats New
Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Whats New
Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com