Apindo Pertanyakan Pungutan 10 Persen Laba Dalam RUU SDA

Kompas.com - 21/08/2018, 13:38 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/8/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) mengkritisi salah satu poin dalam Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air, yakni pungutan terhadap dunia usaha dalam bentuk bank garansi dan kompensasi untuk konservasi SDA minimal 10 persen dari laba usaha. Hal ini terdapat pada Pasal 47 RUU SDA.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mempertanyakan dasar pemerintah menerapkan pungutan 10 persen dari laba.

"Perumus tidak memahami masalahnya. Ini yang bukin drafnya kira-kira pengetahuannya seberapa luasnya?" ujar Hariyadi di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Hariyadi mengatakan, pungutan tersebut membuat ekonomi di Indonesia tidak kompetitif. Tak hanya itu, biaya produksi juga akan terbebani. Bahkan ada bank garansi untuk penggunaan volume air yang dipakai.

Baca juga: Pengusaha Air Kemasan: RUU SDA Membuat Bisnis AMDK Mati Pelan-pelan

"Kami khawatir betul akan membuat beban biaya seluruh sektor besar," kata Hariyadi.

Dampak buruknya tak hanya dirasakan industri, tapi juga akan membebankan masyarakat. Jika biaya produksi makin besar, maka harga-harga juga terancam naik.

"Ini akan jadi beban baru bagi industri yang juga akan dibebankan ke masyarakat," lanjut dia.

Hariyadi mengkritik pemerintah yang tak pernah melibatkan pelaku usaha dalam merumuskan RUU SDA. Setelah melihat draftnya, ia mengaku terkejut karena beberapa poinnya merugikan bagi industri.

Salah satunya penguasaan sumber daya air oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa. Dilihat dari fungsi ekonomi, kata dia, pengaturan pengelolaan air harus dilihat secara seksama dari berbagai aspek.

Jika sumber daya air sepenuhnya dikelola negara, Hariyadi khawatir pemerintah tak punya dana yang cukup untuk menyediakan air bersih. Sebab, untuk mengelola air bersih tak bisa sembarangan. Harus dipastikan kawasan sekitar sumber air itu steril dan tidak tercemari. Dalam aturan disebutkan bahwa jika BUMN tifak sanggup mengelola, baru diberikan ke swasta.

"Kami khawatir ini akan menciptakan rente ekonomi baru dengan berbagai dalih," kata Hariyadi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X