Gempa Lombok, OJK Berikan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Perbankan

Kompas.com - 23/08/2018, 22:11 WIB
Tim SAR mengevakuasi korban gempa Lombok yang tertimbun longsor. Dok Humas Basarnas Kantor SAR MataramTim SAR mengevakuasi korban gempa Lombok yang tertimbun longsor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) menerapkan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan untuk debitor atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Perlakuan khusus itu berupa pelonggaran aturan restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat.

Hingga 21 Agustus 2018, OJK melansir ada 39.341 debitur perbankan yang terkena dampak dengan nilai kredit sebesar Rp 1,52 triliun pada 15 Bank Umum dan 17 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan syariah Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam,” kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: OJK dan Industri Keuangan Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa Lombok

Anto mengatakan, perlakuan khusus tersebut meliputi penilaian kualitas kredit. Penetapan kualitas kredit dengan plafon maksimal Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan atau bunga.

Sementara itu, bagi kredit dengan plafon di atas Rp 5 miliar, penetapan kualitas kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Kemudian, pelonggaran juga diberikan pada kualitas kredit yang direstrukturisasi. Anto menjelaskan, kualitas kredit bagi bank umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu keputusan Dewan Komisioner.

“Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana,” imbuh dia.

Kemudian, bank juga diberikan kelonggaran untuk dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.

Untuk penetapan kualitas kreditnya, dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang ada sebelumnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X