Kemenhub Tegaskan Tak Akan Ada Aplikasi Transportasi Online Milik Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengklarifikasi persoalan aplikasi transportasi online pelat merah yang ramai dibicarakan publik belakangan ini.

"Saya meralat kembali terkait masalah aplikasi pelat merah, itu tidak ada lagi istilah demikian. Sebagai pemerintah, kami akan lebih konsentrasi ke regulasinya aja," kata Budi dalam jumpa pers di Gedung Karsa Kemenhub, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Oleh karenanya, Budi berharap agar isu aplikator pelat merah ini tidak dibahas lagi. Sebaliknya, pemerintah hanya mendukung kalau ada badan usaha swasta atau milik negara yang tertarik membentuk aplikasi transportasi online.

"Apakah ada swasta yang ingin bekerja sama dengan aliansi ya saya persilakan. Jadi, saya luruskan hari ini, kalaupun ada badan usaha yang mau kerja sama silakan, mereka lihat prospek bisnisnya seperti apa. Intinya mereka harus ikuti regulasi yang kita sedang sempurnakan saat ini," jelas Budi.

Budi juga kemudian menanggapi isu bahwa PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk akan bertindak sebagai BUMN yang akan bekerja sama dengan pemerintah membuat aplikasi transportasi online tersebut.

"Pertemuan dengan Telkom itu ya mungkin menjajaki bagaimana sih regulasinya, nanya-nanya begitu," pungkas Budi.