Laporan BPK: Kendali Pengelolaan Subsidi Kurang Memadai

Kompas.com - 03/10/2018, 09:11 WIB
Antrean warga membeli elpiji bersubsidi 3 kilogram di salah satu pangkalan.  KOMPAS.com/SukocoAntrean warga membeli elpiji bersubsidi 3 kilogram di salah satu pangkalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pengelolaan subsidi atau KPP tahun 2017 terhadap 4 BUMN berbentuk  perseroan terbatas, 1 BUMN berbentuk perusahaan umum, 5 anak perusahaan BUMN serta 1 perseroan terbatas swasta.

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas subsidi energi, subsidi beras, subsidi pupuk, dan kewajiban pelayanan publik di bidang angkutan umum. Tujuannya untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah serta menilai apakah pelaksanaan subsidi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan itu termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai.

Baca juga: Laporan Keuangan KKP dan Bakamla Dapat Disclaimer Lagi dari BPK, Ini Alasannya

"Pengalokasian anggaran melampaui pagu anggaran yang ditetapkan Undang-undang APBN/APBN-P sehingga APBN/APBN-P tidak dapat berfungsi sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi," bunyi IHPS I 2018 yang dibacakan dalam rapat paripurna di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Akibatnya, terdapat potensi realisasi belanja subsidi membebani kapasitas fiskal pemerintah pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2018, dan pertanggungjawaban pemerintah atas ketepatan sasaran penggunaan anggaran belanja subsidi tidak jelas.

BPK menyebutkan, lemahnya pengendalian intern yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 terjadi karena Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran untuk menentukan kelayakan pembayaran subsidi.

Selain itu, ada pula realisasi belanja subsidi yang anggarannya tidak melalui mekanisme pengesahan legislatif.

Koreksi subsidi

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi atau KPP tahun 2017 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp 2,99 triliun dan koreksi positif senilai Rp 115,10 miliar. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara senilai Rp 2,88 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang diajukan BUMN.

Jumlah subsidi tahun 2017 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp151,28 triliun menjadi Rp 148,40 triliun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X