Pemulihan Pascagempa, Menkeu Cairkan Dana 'On Call' Rp 560 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca bencana gempa dan tsunami melanda Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah, pemerintah tengah konsen memulihkan kembali kondisi di sana. Pemulihan ini juga berlaku untuk perekonomiannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sudah mencairkan dana Rp 560 miliar untuk dipakai sebagai dana on call. Secara fleksibel BNPB bisa mengatur sesuai kebutuhan.

“Kemarin hari Sabtu (30/8/2018) kita cairkan yakni Rp 560 miliar, itu dipakai untuk on call. Artinya secara fleksibel BNPB harus memobilisasi berbagai macam kebutuhan yang emergency dan berhubungan dengan kemanusiaan dalam rangka untuk menolong sebanyak mungkin korban bencana,” ujar Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (3/10/2018).

Dana tersebut digunakan untuk kemanusiaan, kesehatan dan untuk pasokan makanan di daerah bencana.

“Untuk shelter temporer dan air bersih termasuk. Dalam hal ini, tentu kami welcome sekali karena banyak institusi lain (yang membantu),” imbuhnya.

Sementara untuk pemulihan untuk perekonomian pascagempa, Menkeu mengungkapkan yang terpenting saat ini agar kondisi masyarakat di Palu dan Donggala tidak merasa cemas. Sembari, memulihkan pula perekonomiannya.

"Jadi kegiatan ekonomi yang akan dipulihkan yang pertama masyarakat merasa tenang dan aman dulu. Hal ini jadi fokus pemerintah sekarang ini dengan Polisi, TNI, dan BNPB semua untuk melakukan emergencing BUMN-BUMN kita sudah masuk ke sana seperti PLN dan Pertamina," jelas Sri Mulyani.

Sementara dari sisi perbankan, dirinya akan membebaskan biaya transaksi kredit untuk para nasabah sehingga meminimalisir nilai kredit bermasalah (loan to value/LTV).

"Pada saat yang sama kalau nanti measure atau tindakan untuk mengembalikan kegiatan ekonomi sama seperti yang bisa dilakukan sebelumnya semua kredit-kredit terhadap perbankan itu bisa dihapuskan sehingga itu tidak menimbulkan beban," ucapnya.

Selain itu, pemerintah akan memberikan instrumen yang mempermudah para kontraktor untuk membangun kembali pembangunan yang telah roboh, termasuk instrumen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Memengah (UMKM).

"Mungkin kita juga nanti menambah melalui instrumen kita apakah melalui ultra mikro, melalui KUR yang bisa di-direct ke situ. Kalau kita rekonstruksi kita juga akan lihat siapa kontraktornya sehingga dia juga bisa menimbulkan kegiatan ekonomi," katanya.

Berdasarkan pengalaman penanganan bencana serupa baik di Aceh maupun Yogyakarta, pemerintah menganggap penanganannya berbeda-beda.

"Kalau kita belajar dari pengalaman waktu di Aceh dan Jogja, masing-masing punya posisi yang berbeda. Tapi dari sisi lingkungan sekitar biasanya pada saat ini konsentrasi kita adalah emergency meskipun tetap restoring atau mengembalikan ekonomi activity, kita juga jadi fokus," katanya.

Lebih lanjut, pemerintah menargetkan penanganan darurat tersebut akan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan, mulai dari evakuasi korban, pembuatan tenda untuk pengungsian, serta memberikan pasokan air bersih.

"Untuk saat ini emergency yang diperkirakan oleh Wakil Presiden akan memakan waktu tiga bulan yakni bagaimana menyelamatkan nyawa dan jiwa dulu. Kemudian masyarakat bisa mendapatkan temporary shelter terutama mereka yang rumahnya habis. Itu akan jadi fokus kita dalam tiga bulan. Pembersihan, memberikan pasokan air bersih dan BBM. Hal itu yang akan dilakukan pemerintah dalam tiga bulan ini," paparnya.