JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur APINDO Research Institute Agung Pambudhi menganggap permintaan buruh untuk kenaikan upah minimum provinsi hingga 20-25 persen tak masuk akal.
Ia memastikan hal tersebut tak memungkinkan karena terlalu mencekik pengusaha. Alih-alih meminta kenaikan gaji besar, kata Agung, lebih baik buruh meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam pekerjaan.
"Dunia usaha akan dengan sendiri menaikkan lebih ketika kontribusi dan kompetitif perusahaan udah lebih dari yang diharapkan," ujar Agung dalam diskusi di Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Agung mengatakan, UMP hanya sekadar "jaring pengaman" agar daya beli masyarakat tidak turun. Namun, jangan dijadikan patokan. Menurut dia, perusahaan yang sudah sangat mampu secra finansial aan fair melihat kinerja karyawannya.
Jika karyawannya punya skill mumpuni dan sangat dibutuhkan perusahaan, pengusaha tak akan segan membayar lebih.
"Kalau produktivitas meningkat, maka upah mengikuti. Kalau tidak akan kehilangan tenaga kerja yang skillful," kata Agung.
Agung menekankan bahwa cukup atau tidak cukupnya upah yang diterima itu relatif. Perusahaan akan terbebani jika 100 persen kebutuhan pegawainya ditanggung sendiri. Untungnya, ada program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat dan dana pendidikan yang disubsidi.
"Kuncinya bagaimana kemampuan tenaga kerja menngkat," lanjut dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.