DPR Tegaskan Tugas BPS Kumpulkan Data, Bukan Putuskan Impor

Bukan malah ikut memberikan pembenaran terhadap kebijakan impor beras yang diambil pemerintah. Ini karena BPS tidak etis memberikan pandangan perlu tidaknya impor.

"BPS itu cukup berbicara bahwa data dia bisa dipercaya dengan menggunakan teknologi yang meyakinkan kita semua bahwa (data) BPS itu benar,” katanya.

BPS, lanjut politisi PKS ini, diberikan anggaran yang lumayan besar untuk memastikan bahwa data-data yang jadi pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Bagi DPR dan Pemerintah yang penting data (BPS) benar, mengenai perlu tidaknya impor itu urusan DPR bersama pemerintah,” tegas dia.

Menurut ia, justru sangat aneh kalau BPS ikut memberikan penekanan terhadap impor beras 2 juta ton tersebut. Sebab data surplus beras 2,8 juta ton malah makin menguatkan indikasi adanya kebijakan "ugal-ugalan" dalam menetapkan impor pangan.

“Nanti DPR curiga, ada apa BPS bicara impor? Dalam tanda kutip ikut mendukung kebijakan impor. Ini bahaya. kami dukung BPS professional, jangan mau didikte, sampaikan saja datanya apa adanya. Berbahaya kalau data itu dipolitisir, diintervensi sehingga tidak diyakini kebenarannya,” tandas Akmal.

BACA JUGA: Tahun Ini Indonesia Surplus Beras 2,85 Juta Ton, Ini Kata Pengamat...

Sebelumnya, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, alasan pemerintah impor beras adalah karena surplus beras 2,8 juta ton pada 2018 keberadaannya menyebar di masyarakat sehingga sulit dikelola langsung oleh pemerintah. 

"Kenapa masih impor? Karena surplus (beras) ini tidak terletak di satu tempat. Surplus (keberadaannya) tersebar di petani, konsumen, pedagang, penggilingan sehingga, tidak bisa dijadikan sebagai acuan cadangan beras nasional. Itu tidak bisa dikelola pemerintah," ungkap Kecuk saat jumpa pers mengenai metode baru penghitungan produksi padi, di Jakarta, beberapa hari yang lalu.