KILAS EKONOMI

DPR Tegaskan Tugas BPS Kumpulkan Data, Bukan Putuskan Impor

Kompas.com - 27/10/2018, 20:00 WIB

Bukan malah ikut memberikan pembenaran terhadap kebijakan impor beras yang diambil pemerintah. Ini karena BPS tidak etis memberikan pandangan perlu tidaknya impor.

"BPS itu cukup berbicara bahwa data dia bisa dipercaya dengan menggunakan teknologi yang meyakinkan kita semua bahwa (data) BPS itu benar,” katanya.

BPS, lanjut politisi PKS ini, diberikan anggaran yang lumayan besar untuk memastikan bahwa data-data yang jadi pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Bagi DPR dan Pemerintah yang penting data (BPS) benar, mengenai perlu tidaknya impor itu urusan DPR bersama pemerintah,” tegas dia.

Menurut ia, justru sangat aneh kalau BPS ikut memberikan penekanan terhadap impor beras 2 juta ton tersebut. Sebab data surplus beras 2,8 juta ton malah makin menguatkan indikasi adanya kebijakan "ugal-ugalan" dalam menetapkan impor pangan.

“Nanti DPR curiga, ada apa BPS bicara impor? Dalam tanda kutip ikut mendukung kebijakan impor. Ini bahaya. kami dukung BPS professional, jangan mau didikte, sampaikan saja datanya apa adanya. Berbahaya kalau data itu dipolitisir, diintervensi sehingga tidak diyakini kebenarannya,” tandas Akmal.

BACA JUGATahun Ini Indonesia Surplus Beras 2,85 Juta Ton, Ini Kata Pengamat...

Sebelumnya, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, alasan pemerintah impor beras adalah karena surplus beras 2,8 juta ton pada 2018 keberadaannya menyebar di masyarakat sehingga sulit dikelola langsung oleh pemerintah. 

"Kenapa masih impor? Karena surplus (beras) ini tidak terletak di satu tempat. Surplus (keberadaannya) tersebar di petani, konsumen, pedagang, penggilingan sehingga, tidak bisa dijadikan sebagai acuan cadangan beras nasional. Itu tidak bisa dikelola pemerintah," ungkap Kecuk saat jumpa pers mengenai metode baru penghitungan produksi padi, di Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.