Ditjen Pajak dan Dukcapil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kompas.com - 02/11/2018, 11:00 WIB
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Robert Pakpahan (kiri) dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh (tengah) berfoto di di Gedung Jusuf Anwar Kompleks Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2018). MURTI ALI LINGGA/KOMPAS.comDirektur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Robert Pakpahan (kiri) dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh (tengah) berfoto di di Gedung Jusuf Anwar Kompleks Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) meneken nota kerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan.

Pendatanganan dilakukan di Gedung Jusuf Anwar Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11/2018).

DirekturJenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama perjanjian yang dilakukan. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Agustus lalu.

"Kerja sama ini dulu sudah ada. Ini diperpanjang plus di-update. Ini sangat membantu kami," kata Robert kepada awak media.

Robert menyebut, DJP akan sangat terbantu dan dimudahkan untuk mencari sekaligus memvalidasi data kependudukan yang selama ini masih bermasalah.

"Kita sangat senang, ternyata data kependudukan khususnya dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah tunggal mampu menghilangkan NIK yang double, informasinya komplit. Ini akan membantu kami di DJP untuk meng-update data dan memastikan yang akurat," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, kini pihaknya tengah bekerja untuk merampungkan sisitem single identity. Untuk memudahkan dalam mencari dan memastikan data yang benar.

"Sebenarnya single identity ini adalah Nomor Induk Kependudukan. Sekarang kita melakukan masa transisi, ke depan cukup NIK saja langsung terintegrasi semuanya," ungkap Zudan.

Menurut Zudan, untuk mencapai penerapan Single Indentity ini membutuhkan proses dan waktu yang lumayan lama. Ia berharap sistem ini segera bisa diterapkan di dalam negera, walau saat ini sudah mulai digalakkan secara perlahan.

"Bisa semuanya, tapi nanti. Kalau di Amerika Serikat namanya Social Security Number. Kita sedang berproses menuju ke sana. Ini harus sabar dalam mengelola (sistem dalam) negara. Nggak bisa langsung. Karena KTP Elektronik baru mulai ada 2011, diawali bergerak cepat 2013," imbuhnya.

Sehingga dengan demikian, sambungnya, semua pihak harus bersabar. Karena dibutuhkan kebijaksanaan dalam menata sistem pemerintahaan ini, sebagai massa trasisi.

"Kedepan bisa dengan itu (single identity). Sepanjang ada keikhlasan dari berbagai lembaga prosesnya akan cepat," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Whats New
Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Whats New
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Whats New
Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 |  Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 | Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Whats New
Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Work Smart
Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Whats New
Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Spend Smart
Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

Rilis
Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Whats New
Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X