Sri Mulyani: "Human Capital", Kunci Utama Perangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, berbagai riset telah menunjukkan bahwa kualitas SDM menjadi kunci pendorong perekonomian dunia. Perkembangan jangka panjang Indonesia dan kualitas hidup sangat tergantung pada sumber daya manusianya.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Australian National University (ANU) di Molonglo Theatre, Crawford Building, Canberra, Australia.

Pernyataan tersebut ia unggah di akun Instagram resminya, smindrawati.

"Untuk dapat memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kualitas human capital merupakan kunci utama," ujar Sri Mulyani dalam keterangan foto yang dia unggah, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Bareng Janet Yellen, Sri Mulyani akan Jadi Panelis di Bloomberg New Economy Forum

Selain melalui infrastruktur, dengan investasi pada human capital, termasuk dalam bidang pendidikan, akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja. Sri Mulyani mengatakan, hal ini pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, fundamental perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi kuat. Perkembangan pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata 5,28 persen sejak 2000 hingga 2018. Tingkat kemiskinan Indonesia turun hinggal level terendah pada bulan Maret 2018.

Meskipun ekonomi Indonesia dalam keadaan kuat, kualitas SDM Indonesia masih belum menggembirakan. Human capital Index (HCI) Indonesia yang diukur oleh Bank Dunia mendapat skor 0,53 dari skala 0 sampai 1.

Rata-rata nilai Indonesia di atas negara berpendapatan menengah ke bawah, kecuali untuk nilai anak di bawah 5 tahun yang tidak terkena stunting, nilai Indonesia di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah ke bawah dengan skor 0.753.

Sri Mulyani menyatakan, tantangan lain adalah meskipun Indonesia merupakan negara keempat dari jumlah tenaga kerja, namun ketrampilannya masih minim.

"Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja dengan minim ketrampilan sebesar 60,24 persen dari total pekerja. Pekerja terampil dengan lulusan sarjana hanya sebesar 11.65 juta pekerja," kata dia.

Berdasarkan riset McKinsey Global Institute, Indonesia memerlukan 113 juta tenaga kerja terampil untuk menjadi kekuatan ke-7 dunia pada tahun 2030. Di era digital, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk berkembang, yang dilihat dari perkembangan perusahaan fintech, transaksi fintech, dan pembayaran digital serta pengembangan e-commerce.

Selain memiliki kesempatan, era digital juga memiliki tantangan antara lain menurunkan jumlah tenaga kerja untuk beberapa jenis pekerjaan dan digantikan oleh mesin. Pekerjaan terkait pemrosesan data dan IT diperkirakan akan digantikan mesin hingga lebih dari 50 persen.

Perkembangan teknologi telah mengubah struktur perekonomian Indonesia dari manufaktur pada sektor jasa. Namun demikian, Indonesia tetap memerlukan pengembangan pada sektor manufaktur untuk meningkatkan pertumbuhan meskipun pernah turun karena krisis ekonomi 1998.

Baca juga: Sri Mulyani: Hasil Upaya Tekan Defisit Transaksi Berjalan Tak Instan

Investasi pada human capital di Indonesia telah memberikan hasil antara lain tingkat kematian bayi turun hingga 50 persen; berkurangnya anak putus sekolah dalam usia SD hingga 40 persen, adanya program jaminan sosial di seluruh desa.

Digitalisasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Banyak negara termasuk Indonesia telah mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan teknologi.