Berita populer: Jakarta-Surabaya 10 Jam hingga Bantahan Bank Dunia soal Klaim Prabowo

1. Trans-Jawa Tersambung, Jakarta-Surabaya Bisa 10 Jam?

Pemerintah terus menggenjot proyek pembangunan jalan tol yang menjadi jalur Trans-Jawa. Saat ini, jalur yang sudah tersambung mencapai 95 persen.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani mengatakan, dengan tersambungnya jalur Trans-Jawa, jarak tempuh Jakarta-Surabaya via jalan tol akan terpangkas signifikan.

"Jadi idealnya Jakarta-Surabaya itu enggak akan lebih dari 10 jam," ujarnya di Surabaya, Minggu (11/11/2018).

Meski demikian, waktu tempuh 10 jam diyakini Desi belum akan terjadi dalam waktu dekat. Sebab, masih ada kendala yang dihadapi.

Baca selengkapnya: Trans-Jawa Tersambung, Jakarta-Surabaya Bisa 10 Jam?

2. Gaji Pas-pasan? Coba Buka Usaha Sampingan Ini

Memiliki status sebagai karyawan menjadi hal yang patut dibanggakan karena setiap bulan Anda akan mendapatkan gaji tetap serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Tetapi, terkadang status karyawan menjadi dilema karena penghasilan yang didapat nominalnya tidak jauh berbeda setiap bulannya. Sementara pengeluaran semakin bertambah setiap bulannya. Jika ingin meminta kenaikan gaji, Anda harus melalui beberapa proses dan tahapan terlebih dahulu.

Inilah yang menjadi alasan banyak karyawan memutuskan ingin resign dan pindah ke kantor baru untuk mendapat gaji yang lebih tinggi.

Nah, Anda jangan terburu-buru memutuskan untuk pindah karena kantor baru belum tentu senyaman kantor yang sekarang.

Baca selengkapnya: Gaji Pas-pasan? Coba Buka Usaha Sampingan Ini

3. Simak, Ini Sanksi untuk Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai gencar dalam melakukan upaya minimalisir defisit yang terjadi di perusahaan. Salah satunya dengan mengetatkan sanksi terhadap peserta yang masih menunggak iuran.

Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, setidaknya perusahaan akan mengetatkan sanksi tersebut terhadap peserta yang termasuk dalam pekerja bukan penerima upah (PBPU/informal). Sebab segmen tersebut merupakan salah satu penyumbang defisit yang dialami BPJS Kesehatan saat ini.

Adapun berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per akhir Oktober 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 7,95 triliun. Jumlah itu merupakan selisih dari iuran yang terkumpul yakni Rp 60,57 triliun dengan beban Rp 68,52 triliun. Adapun sumber defisit itu paling besar dari peserta pekerja bukan penerima upah.

Baca selengkapnya: Simak, Ini Sanksi untuk Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

4. Bank Dunia Bantah Klaim Prabowo soal 99 Persen Ekonomi Warga Pas-pasan

Lead Economist Bank Dunia Vivi Alatas membantah pernyataan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto soal kesejahteraan masyarakat Indonesia.