KKP Bantah Permen Kapal Pengangkut Ikan Hidup Telah Matikan Budidaya Laut

Kompas.com - 13/11/2018, 12:31 WIB
Kerapu Dokumen KKPKerapu

JAKARTA, KOMPAS.com -  Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengatakan, pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 32 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 15 tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup merupakan upaya KKP untuk melakukan perbaikan tata kelola perdagangan ekspor kerapu Indonesia.

Dia membantah anggapan bahwa pemberlakuan Permen tersebut telah menyebabkan matinya usaha budidaya laut, khususnya Kerapu.

Permen tersebut menurut dia, ditujukan untuk mencegah potensi praktik-praktik illegal (un-reported) di wilayah perairan Indonesia.

“Setidaknya ada tiga aspek utama yang melandasi terbitnya permen ini, yaitu aspek yuridis, sumber daya dan lingkungan serta aspek ekonomi,” kata Slamet dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/11/2018).

Baca juga: Berita Dunia Terbaik, Mulai Krisis Korea hingga Ikan Kerapu Raksasa

Aspek yuridis yang dimaksud yaitu amanat UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yakni terkait komitmen pemerintah dalam menerapkan azas cabotage. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa, Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

”Pertimbangannya jelas, bahwa negara wajib melindungi kedaulatan perairan Indonesia dari kemungkinan potensi ancaman terhadap wilayah NKRI. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki nilai geostrategis penting, sehingga penguatan aspek geopolitik mutlak dilakukan,” ungkapnya.

Sementara aspek sumber daya dan lingkungan, Slamet menyebut bahwa permen ini ditujukan untuk mencegah destructive fishing dan perdagangan illegal.

Sejumlah kasus membuktikan bahwa kapal asing tersebut ternyata tidak hanya membawa ikan kerapu yang diperdagangkan secara legal, namun membawa serta jenis ikan berekonomis tinggi yang ketersediaan stok di alam terbatas dan atau jenis ikan dilindungi dan nota bene didapatkan melalui destructive fishing.

Kamuflase perdagangan semacam ini marak terjadi, misalnya perdagangan ilegal ikan napoleon. Tindakan tindakan seperti ini jika dibiarkan terus menerus, tentu akan sangat mengancam keanekaragaman hayati dan plasma nutfah Indonesia, imbasnya Indonesia akan kehilangan nilai ekonomi sumberdaya untuk kepentingan jangka panjang.

”Pemberlakuan Permen KP ini merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam melindungi sumberdaya ikan dan lingkungan demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Kesimpulannya dalam konteks ini KKP telah menerapkan prinsip kehati-hatian (pre-cauntionary principle) yang merupakan bagian dari prinsip sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X