Curhat Gubernur Sulut soal Industri Perikanan yang Terpukul

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menumpahkan unek-uneknya terkait kondisi industri perikanan di daerahnya yang terpukul sejak 4 tahun lalu.
 
Sejumlah regulasi yang di keluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai menjadi penyebab terpukulnya industri perikanan di Sulawesi Utara.

"Sejak empat tahun yang lalu kondisi industri perikanan maupun para nelayan berdampak signifikan kepada perekonomian di Sulawesi Utara," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Sumbang Pemikiran Kadin dalam RPJMN 2020-2024 di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Pada 2014 tutur dia, 7 pabrik industri perikanan kaleng di Indonesia berada di Bitung, Sulawesi Utara. Namum sejak 2015, pabrik-pabrik tersebut mengalami kekurangan pasokan ikan.

Baca juga: Kadin Sebut Ada Gejala Deindustrialisasi di Sektor Perikanan

Saat ini kata dia, kondisinya sangat parah. Pabrik-pabrik pengolahan ikan tersebut kolaps akibat kekurangan pasokan bahan baku ikan.

Para pengusaha kata Olly, merasa sejumlah aturan yang di keluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sangat memberatkan.

"Kendala kami yakni regulasi yang ada di pemerintah pusat. Saya sangat mengharapkan di pemerintahan pusat bisa menyelesaikan masalah ini," kata dia tanpa menyebut aturan tersebut.

Namun ia menyebutkan, akibat aturan KKP itu, kapal-kapal perikanan di Sulawesi Utara tidak bisa beroperasi karena dianggap kapal eks asing.

Baca juga: Puji Menteri Susi Berdedikasi, Menteri Perikanan Norwegia Ingin Bertemu di Bali

Sementara itu pemerintah pusat kata dia juga lambat dalam memberikan izin sejumlah kapal beroperasi. Padahal beroperasinya kapal-kapal itu bisa memberikan pasokan ikan kepada industri perikanan.

Selain itu ucap dia, pemerintah juga mempersulit upaya impor ikan untuk memenuhi pasokan industri perikanan di Sulawesi Utara

"Regulasi sangat menghambat misalnya toh kalau industri ini akan mengimpor ikan, untuk memenuhi kebutuhan industri, tidak bisa masuk langsung ke Bitung juga. Harus lewat Surabaya saat impor barang. Ini regulasi yang sangat menghambat," kata dia.