Terkait Aset Merpati Airlines, Kemenkeu Akan Koordinasi dengan BUMN

Kompas.com - 18/11/2018, 12:59 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) didampingi Menkominfo Rudiantara (kedua kiri) dan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan (ketiga kiri) menjadi pembicara dalam diskusi FMB9 yang bertema Capaian Indonesia dalam IMF-WB Annual Meeting di sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018, Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10). ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/M Agung RajasaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) didampingi Menkominfo Rudiantara (kedua kiri) dan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan (ketiga kiri) menjadi pembicara dalam diskusi FMB9 yang bertema Capaian Indonesia dalam IMF-WB Annual Meeting di sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018, Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait kemungkinan beroperasinya kembali Merpati Nusantara Airlines.

Maskapai tersebut batal pailit setelah Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mereka ajukan. Merpati berpotensi kembali beroperasi setelah mati suri sejak 2014 lalu.

"Kami akan terus melakukan kerjasama dengan BUMN dalam rangka untuk bagaimana menggunakan aset yang ada secara semaksimal mungkin," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Politeknik Keuangan Negara STAN, Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: Menhub Tak Jamin Merpati Airlines Bisa Operasi Tahun Depan

Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih jauh soal penggunaan kembali aset-aset Merpati. Terkait suntikan investor, ia menyerahkannya kepada Kementerian BUMN.

"Tata kelola kredibilitas dari investor itu semuanya silakan dari Kementerian BUMN," kata Sri Mulyani.

Merpati dinyatakan pailit karena terbelit utang kepada kreditur dengan total mencapai Rp 10,95 triliun. Rinciannya, terdiri dari tagihan kreditur preferen (prioritas) senilai Rp 1,09 triliun, konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp 5,99 triliun, dan separatis sebesar Rp 3,87 triliun.

Baca juga: Kementerian BUMN Belum Bisa Pastikan Nasib Merpati

Tagihan separatis sendiri dimiliki tiga kreditur, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 2,66 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp 254,08 miliar, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Rp 964,98 miliar.

Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh PN Surabaya yang mengabulkan permohonan PKPU Merpati, dengan syarat harus melunasi utang ke semua kreditor.

Pertimbangan Majelis hakim adalah Merpati telah mempunyai investor baru yang akan menyuntik dana segar sebesar Rp 6,4 triliun.

Baca juga: INFOGRAFIK: Merpati Batal Pailit...

Meski akan mendapat suntikan dana, jalan Merpati untuk kembali beroperasi tak semudah membalikkan telapak tangan.

Masih banyak tahapan yang harus dilalui Merpati jika ingin kembali mengudara.

Salah satunya harus ada persetujuan DPR dan implementasi dari proposal perdamaian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jika ingin kembali beroperasi, Merpati harus melengkapi syarat-syarat yang ditentukan.

"Ya, memang kami berharap Merpati recover, tapi syarat-syarat umum penerbangan harus diikuti. Artinya harus punya armada, punya awak, pilot harus dipenuhi," ucap Budi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X