Pengusaha Soroti Perda Larangan Pajang Produk Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha rokok menyoroti peraturan daerah (Perda) mengenai larangan pemajangan iklan atau produk tembakau. Peraturan ini sudah berlaku di sejumlah daerah, seperti di Bogor dan Depok, Jawa Barat.

Di Bogor, aturan tersebut sudah berlaku sejak akhir tahun 2017. Sementara itu, di Depok, larangan pemajangan produk rokok di toko ritel berlaku mulai Oktober 2018.

Menanggapi hal ini Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) M Moefti mengatakan, sesuai PP 109/2012, rokok adalah produk legal yang dapat dijual, dipromosikan, dan diiklankan, termasuk di tempat-tempat penjualan.

"Peraturan nasional dan peraturan daerah yang saling bertentangan ini telah menimbulkan ketidakpastian usaha," kata Moefti dalam pernyataannya, Kamis (29/11/2018).

Moefti mengungkapkan, Gaprindo merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan perda tersebut. Mereka juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan tersebut.

Terkait Perda KTR, Gaprindo sudah menyampaikan keluhannya kepada Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Moefti, dua kementerian tersebut akan memastikan perda tidak tidak berjalan melebihi aturan yang berlaku.

Selain itu, proses pembuatan kebijakan juga harus melibatkan pemangku kepentingan. Tanpa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan atau konsultasi publik, peraturan dinilai cacat hukum.

Harmonisasi peraturan terkait penjualan produk rokok ini sangat diperlukan agar tidak menghambat laju investasi.

Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sukoyo meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji Perda KTR yang eksesif. Menurutnya, pembinaan terhadap kebijakan daerah (perda) di tingkat kabupaten/kota diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Oleh karena itu, kami dorong pemerintah provinsi sesuai kewenangannya untuk melakukan pengkajian dan langkah-langkah yang diperlukan terkait Perda yang dimaksud," kata Sukoyo.