Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2019, Menteri PUPR Siapkan KPR bagi Milenial Tanpa Batasan Penghasilan

Kompas.com - 10/12/2018, 14:46 WIB
Putri Syifa Nurfadilah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan walaupun kaum milenial belum memiliki penghasilan yang mapan, tapi mereka harus memiliki persiapan untuk punya hunian.

“Kalau Anda nggak punya rumah, arep opo sampeyan (mau apa Anda) ini? Jadi saya yang urus agar Anda semua punya rumah,” ujar Basuki dalam Acara HUT Bank BTN ke-42 Spirit of Millenials di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Oleh karenanya, pemerintah kini tengah menyiapkan skema khusus untuk pembangunan rumah bagi kaum milenial. Digadang-gadang oleh Basuki, skema ini akan berlaku tanpa ada minimal dan maksimal jumlah penghasilan.

“Nanti ada skema ASN TNI/Polri, akan kita masukan disitu (skema) untuk milenial,” jelas Basuki.

Basuki menjelaskan, sebenarnnya saat ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah ada skema KPR subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, Basuki memikirkan kemungkinan ada segelintir orang yang penghasilannya diatas Rp 7 juta tapi dia masih hidup serba kurang dan ingin memiliki rumah.

“FLPP kan untuk para MBR Rp 4 juta-Rp 7 juta, berarti mereka kalau gajinya diatas MBR tidak bisa manfaatkan FLPP, harus komersial. Padahal juga mungkin pas-pasan jadi kita pikirkan itu,” jelasnya.

Namun, skema ini masih dalam tahap perumusan dan masih terlalu dini untuk dijalankan. Sehingga kemungkinan baru akan diluncurkan pada tahun depan.

“(Tahun 2019) Ya sudah bisa dilaksanakan, Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merumuskan dan kami sudah rapat dua kali ini, sedang difinalkan di eselon I,” papar Basuki.

Dia menyebutkan rencana skema khusus itu yakni misalnya gaji tidak dibatasi 4-7 juta dan membangun rumahnya tidak hanya 36 m2, kemudian bunga bisa lebih rendah dari 5 persen.

Lebih lanjut, KPR skema khusus ini nantinya bisa digunakan untuk membangun rumah di semua daerah dan bank-bank yang terlibat pun bisa dari BUMN maupun swasta.

“(Lokasi) Dimana saja. KPR bank mana saja termasuk swasta,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal MRT dan LRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024

Jadwal MRT dan LRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024

Whats New
TikTok Shop Buka Lagi, Mendag: Toko Harus di Luar Aplikasi TikTok

TikTok Shop Buka Lagi, Mendag: Toko Harus di Luar Aplikasi TikTok

Whats New
Pergerakan Masyarakat di Jabodetabek Selama Nataru Diprediksi Hampir 15 Juta Orang

Pergerakan Masyarakat di Jabodetabek Selama Nataru Diprediksi Hampir 15 Juta Orang

Whats New
Badan Supervisi Mau Dibawa Kemana?

Badan Supervisi Mau Dibawa Kemana?

Whats New
Ingat, Diskon Tiket Kereta Promo 12.12 Bisa Dibeli Mulai Besok

Ingat, Diskon Tiket Kereta Promo 12.12 Bisa Dibeli Mulai Besok

Whats New
Kata Menhub soal Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Kata Menhub soal Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Whats New
Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Whats New
Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Whats New
Dipicu Diskon, Penjualan Eceran Meningkat hingga November 2023

Dipicu Diskon, Penjualan Eceran Meningkat hingga November 2023

Whats New
TikTok Shop “Come Back”, Pelanggan Sudah Bisa Belanja 12.12

TikTok Shop “Come Back”, Pelanggan Sudah Bisa Belanja 12.12

Whats New
Saham GOTO Malah Anjlok Setelah TikTok Resmi Masuk Tokopedia, Ini Sebabnya Kata Analis

Saham GOTO Malah Anjlok Setelah TikTok Resmi Masuk Tokopedia, Ini Sebabnya Kata Analis

Whats New
Per November 2023, Pemerintah Kantongi Rp 16,24 Triliun dari Pajak Digital

Per November 2023, Pemerintah Kantongi Rp 16,24 Triliun dari Pajak Digital

Whats New
TikTok Shop Buka Lagi, Manajemen Surati Mantan 'Seller' untuk Kembali Berjualan

TikTok Shop Buka Lagi, Manajemen Surati Mantan "Seller" untuk Kembali Berjualan

Whats New
Wujudkan Indonesia Maju 2045, PT PII Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia melalui Skema Creative Financing

Wujudkan Indonesia Maju 2045, PT PII Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia melalui Skema Creative Financing

Whats New
TikTok-GoTo Resmi Berkongsi, Menkop: Jangan Jual Barang Impor Ilegal

TikTok-GoTo Resmi Berkongsi, Menkop: Jangan Jual Barang Impor Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com