Asosiasi Fintech: Data Pribadi Peminjam Harus Benar-benar Dijaga

Kompas.com - 13/12/2018, 05:07 WIB
Ketua Umum Asosiasi Financial Technology Indonesia (Aftech), Niki Luhur (tengah) menjadi pembicara di kantornya, Satrio Tower, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Ketua Umum Asosiasi Financial Technology Indonesia (Aftech), Niki Luhur (tengah) menjadi pembicara di kantornya, Satrio Tower, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Financial Technology Indonesia ( Aftech), Niki Luhur menegaskan, penyelenggara aplikasi pinjaman online atau fintech peer to peer lending harus menjaga data pribadi peminjamnya. Data ini tidak boleh disalahgunakan dengan seenaknya.

"Itu harus benar-benar dijaga," kata Niki kepada awak media di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Niki menjelaskan, fintech sejatinya harus menjaminya keamanan data pribadi para peminjamnya. Sebab akan menjadi masalah jika data ini tersebar atau disalahgunakan.

Keamanan data pribadi selama ini menjadi salah satu fokus Aftech dalam memantau bisinis berbasis online ini.

Baca juga: Tertarik Ambil Pinjaman Online? Simak Saran OJK

"Aftech selalu menghargai dan ingin mendorong keamanan data yang jauh lebih ketat. Justru, kami selalu mengadvokasi dari awal untuk punya keamanan data secara teknis yang lebih tinggi," ucapnya.

Dia menyebutkan, pihaknya tengah mencari dan mendalami agar ada data pribadi berbasis digital yang bisa digunakan. Sehingga nantinya orang yang akan meminjam di fintech akan lebih mudah dan efisien.

"Ada beberapa kebijakan sekarang khususnya tentang indentitas digital. Mudah-mudah bisa mengatasi tantangan tersebut," sebutnya.

Pada kesempatan itu Aftech pun menyesalkan masih adanya penyelenggara aplikasi fintech ilegal di Indonesia. Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mewajibkan setiap fintech untuk mendaftarkan diri, sehingga bisa dijamin hak para peminjam maupun pelaku usahanya.

"Kita perlu berkerja sama dengan para regulator, OJK untuk membagun awareness yang baik di masyarakat untuk bisa memastikan mana (fintech) sah dan yang tidak sah," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat ada 89 penyelenggara aplikasi fintech mencatat ada 1.330 orang melapor kepada mereka. Terkait didugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap peminjam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X