Soal Pengurangan Kuota Impor Garam, Susi Akan Surati Mendag

Kompas.com - 17/12/2018, 18:48 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Sekretaris Jenderal Nilanto di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018) KOMPAS.com/Putri Syifa NurfadilahMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Sekretaris Jenderal Nilanto di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut ingin mengurangi kuota impor garam tahun depan. Ia menyampaikan bakal mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait hal tersebut.

"Saya akan minta secara surat, sesuai dengan jumlah produksinya, maka kuota impor harus diturunkan," katanya, Senin (17/12).

Sejak tahun ini, Susi menyebut bahwa kewenangan untuk impor garam dialihkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sehingga, sulit pihaknya untuk mendorong peningkatan produksi garam di dalam negeri.

Ia kemudian menceritakan pada 2016 silam sebelum kewenangan ini berpindah, KKP sengaja membatasi jumlah impor. Saat itu, dia hanya memberikan jatah impor sebanyak 2,7 juta ton dengan cara mencicilnya.

Baca juga: Menperin Minta Persoalan Impor Garam Industri Tidak Dijadikan Polemik

Susi yakin, jika kebijakan ini dikembalikan seperti semula, maka produksi bisa naik dan bisa membantu petani.

"Produksinya bisa naik. Sekarang produksinya naik tapi harga kadang-kadang turun karena kebijakan impor pas panen," kata Susi.

Fluktuasi harga tersebut terjadi salah satunya karena banyaknya garam impor yang masuk ke pasar Indoneisa. Akibatnya, para petani garam sering mengalami kerugian.

Susi mencontohkan, harga garam lokal bisa turun menjadi Rp 1.000 per kilogram saat impor garam datang. Padahal, seharusnya harga garam berada pada minimal Rp 1.500-Rp 2.000 per kilogram atau bahkan lebih.

Baca juga: Jokowi: Kalau Tidak Impor Garam, Industri Bisa Berhenti

Sebagai informasi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, rekomendasi impor garam dialihkan dari KKP menjadi tugas Kemendag. Kuota impor garam kemudian dinaikkan menjadi 3,7 juta ton dari sebelumnya 2,37 juta ton.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Whats New
Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.