Soal Pengurangan Kuota Impor Garam, Susi Akan Surati Mendag

Kompas.com - 17/12/2018, 18:48 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Sekretaris Jenderal Nilanto di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018) KOMPAS.com/Putri Syifa NurfadilahMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Sekretaris Jenderal Nilanto di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut ingin mengurangi kuota impor garam tahun depan. Ia menyampaikan bakal mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait hal tersebut.

"Saya akan minta secara surat, sesuai dengan jumlah produksinya, maka kuota impor harus diturunkan," katanya, Senin (17/12).

Sejak tahun ini, Susi menyebut bahwa kewenangan untuk impor garam dialihkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sehingga, sulit pihaknya untuk mendorong peningkatan produksi garam di dalam negeri.

Ia kemudian menceritakan pada 2016 silam sebelum kewenangan ini berpindah, KKP sengaja membatasi jumlah impor. Saat itu, dia hanya memberikan jatah impor sebanyak 2,7 juta ton dengan cara mencicilnya.

Baca juga: Menperin Minta Persoalan Impor Garam Industri Tidak Dijadikan Polemik

Susi yakin, jika kebijakan ini dikembalikan seperti semula, maka produksi bisa naik dan bisa membantu petani.

"Produksinya bisa naik. Sekarang produksinya naik tapi harga kadang-kadang turun karena kebijakan impor pas panen," kata Susi.

Fluktuasi harga tersebut terjadi salah satunya karena banyaknya garam impor yang masuk ke pasar Indoneisa. Akibatnya, para petani garam sering mengalami kerugian.

Susi mencontohkan, harga garam lokal bisa turun menjadi Rp 1.000 per kilogram saat impor garam datang. Padahal, seharusnya harga garam berada pada minimal Rp 1.500-Rp 2.000 per kilogram atau bahkan lebih.

Baca juga: Jokowi: Kalau Tidak Impor Garam, Industri Bisa Berhenti

Sebagai informasi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, rekomendasi impor garam dialihkan dari KKP menjadi tugas Kemendag. Kuota impor garam kemudian dinaikkan menjadi 3,7 juta ton dari sebelumnya 2,37 juta ton.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
BP Tapera Akan Kembalikan Dana Pensiun PNS, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan

BP Tapera Akan Kembalikan Dana Pensiun PNS, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan

Whats New
Menaker Sebut Rata-rata Gaji Penerima Subsidi Upah Rp 3,1 Juta

Menaker Sebut Rata-rata Gaji Penerima Subsidi Upah Rp 3,1 Juta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X