Efektivitas Kebijakan "Ngerem" Laju Impor Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kebijakan untuk mengerem barang impor sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, kini efektivitas kebijakan itu dipertanyakan.

Hal itu menyusul defisit neraca perdagangan Indonesia pada November 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,05 miliar dollar, tertinggi sepanjang 2018.

"Berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang coba kendalikan impor barang konsumsi lewat PPh 22 hanya berdampak kecil," ujar Ekonom INDEF Bima Yudhistira ketika dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (17/12/2017).

Bima mengatakan, impor barang konsumsi hanya turun 4,7 persen dibandingkan Oktober 2018. Sementara itu, selama periode Januari-November 2018, impor barang konsumsi masih tumbuh 22,1 persen.

Baca juga: Terbesar Selama 2018, Neraca Perdagangan RI Defisit 2,05 Miliar Dollar AS

Sementara itu, impor migas juga turun 2,8 persen dibandingkan Oktober 2018. Namun, kata Bima, hal ini lebih disebabkan faktor musiman karena sebelumnya Pertamina sudah mengimpor stok BBM untuk memenuhi kebutuhan akhir tahun.

"Harga migas juga rata-rata turun 10,96 persen di bulan November 2018 dibanding Oktober 2017. Itu penyebab impor migas turun. Bukan karena efek kebijakan B20," kata dia

"Karena B20 itu masih ada kendala di tingkat terminal pencampuran sawit dan solar, serta masalah distribusi di daerah," sambung dia.

Baca juga: Masa Suatu Saat Harus Impor Bumbu Rawon Halal dari Thailand?

Bima memperkirakan, tren defisit perdagangan akan berlanjut hingga Desember 2018 dengan total defisit 9 miliar dollar AS.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, defisit neraca perdagangan yang tembus 2,05 miliar dollar AS pada November 2018 disebakan faktor eksternal, terutama akibat pelemahan permintaan impor dari China.

Selama ini, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Mayoritas ekspor RI di kirim ke China. Oleh karena itu, pelemahan ekonomi China dinilai akan mempengaruhi permintaan ekspor produk RI.

Sementara itu kata Sri Mulyani, kemampuan pasar-pasar baru ekspor produk Indonesia menyerap ekspor sangat terbatas. Hal ini akibat adanya pelemahan permintaan akibat kondisi ekonomi global yang tak pasti.