Hambat Serapan Beras, Pemerintah Perlu Evaluasi Penerapan HPP

Kompas.com - 05/01/2019, 09:51 WIB
Ilustrasi berasKOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ilustrasi beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya oleh pemerintah.

Sebab, HPP dipandang menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani.

"Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HPP yang tercantum dalam Instruksi presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman dalam keterangannya, Jumat (4/1/2019).

Ilman mengatakan, pada 2018 pemerintah menargetkan serapan sebesar beras 2,7 juta ton. Target penyerapan ini dibagi menjadi dua periode yaitu Januari-Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton.

Sisanya pada Agustus-September 2018, namun pada akhir tahun realisasi penyerapan hanya sekitar 1,5 juta ton.

Baca juga: Harga Beras Naik, Jokowi Minta Operasi Pasar Ditingkatkan

Dalam Impres itu, Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700,00 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras. Fleksibilitas harga hanya diperbolehkan maksimal 10 persen.

”Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP. Banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, musim kemarau yang lalu juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani," sebut Assyifa.

Karena jumlah produksi lebih sedikit, maka ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya, imbuh dia, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran.

Baca juga: November, Harga Gabah dan Beras Naik

Karena itu, Ilman menyarankan pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli beras. Tak hanya meninjau penerapan HPP, jika perlu pemerintah mencabut skema yang telah diatur dalam aturan tersebut.

Pemerintah sejatinya harus fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

"Pemerintah memutuskan tidak mengimpor beras di awal 2019 karena stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar. Operasi pasar dilakukan menggunakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini sudah ada di kisaran 2,8 juta ton yang terdiri dari 1,5 juta ton beras serapan lokal dan sisanya beras impor," lanjutnya.

Baca juga: Berani Beli Beras Petani Berapapun Harganya, Bulog Minta HPP Gabah Dihapus

Diketahui, sepanjang 2018 Bulog mencatat telah melakukan pengadaan beras sebanyak 3,2 juta ton dan stok cadangan beras pemerintah pada akhir tahun tersebut sebanyak 2,1 juta ton.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso, mengatakan jumlah tersebut merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) terbesar yang pernah dikelola Bulog dalam lima tahun terakhir.

“Sesuai dengan penugasan pemerintah dan amanat UUD, Perum Bulog terus melakukan tugas-tugasnya demi mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Budi, Kamis (3/1/2018).

Bulog pada 2018 telah menggunakan CBP untuk Operasi Pasar sebanyak 544.000 ton.




Close Ads X